Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Harus Jadi Pedoman Masyarakat Dalam Bermedsos

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disusun Dewan Pers dan ditetapkan sebagai pedoman bagi media massa dalam pemberitaan, masyarakat perlu tahu

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Harus Jadi Pedoman Masyarakat Dalam Bermedsos
Tribun Jabar/Firman Wijaksana
Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi saat memaparkan materi perlindungan anak dalam acara workshop jurnalistik Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Garut, Selasa (18/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disusun Dewan Pers dan ditetapkan sebagai pedoman bagi media massa dalam pemberitaan, dipandang penting untuk dikuasai masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Iyan Kameswara, Program Manajer Yayasan Serikat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), saat menjadi pembicara dalam workshop jurnalistik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Garut bekerjasama dengan Universitas Garut dan Pemkab Garut.

“Saat ini, eranya citizen journalism, semua masyarakat yang punya akun medsos bisa menjadi wartawan dengan medsosnya,” kata Iyan di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Garut, Selasa (18/2/2020).

Bupati Rudy Gaungkan Sistem Pentahelix, Rektor Uniga: Siap Bantu Pemerintah untuk Membangun Garut

Dengan memahami PPRA, maka semua pihak bisa memahami prinsip-prinsip ramah anak hingga tercipta lingkungan yang peduli kepada anak.

Kamsul Hasan, Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat mengungkapkan, sebagai salah satu anggota tim penyusun PPRA di Dewan Pers, ia mengingatkan agar para wartawan berhati-hati dalam pemberitaan yang menyangkut anak. Terutama yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 19, identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan. Jika melanggar ketentuan ini, wartawan bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan denda Rp 500 juta.

Kamsul menyampaikan, PPRA sendiri disusun Dewan Pers dengan mengacu pada aturan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pedoman ini, menurutnya menjadi pelengkap aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik soal pemberitaan tentang anak.

DPRD Garut: Pendidikan dan Kesehatan Harus Jadi Prioritas Pemkab Garut

“Kode etik jurnalistik pasal 5 itu, mengacunya pada pasal 54 KUHP, soal usia anak, kalau PPRA, mengacu pada UU SPPA, jadi usia anak bukan di bawah 16 tahun, tapi di bawah 18 tahun. Wartawan harus hati-hati soal ini,” kata Kamsul.

Kamsul mengingatkan, dalam mengungkap pemberitaan tentang anak, wartawan harus benar-benar memperhatikan identitas anak dan menutupinya.

“Semua hal yang dapat mengungkap identitas anak tidak boleh dibuka. Mulai dari alamatnya, sekolah, orang tua, dan hal lainnya yang identik dengan anak,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi menegaskan hal serupa. Wartawan, harus berhati-hati dalam pemberitaan soal anak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

“Jangan sampai mereka (anak-anak) menjadi korban dua kali, sudah kena masalah, terus jadi korban lagi akibat pemberitaan, wartawan harus pintar-pintar soal ini,” katanya.

Sugeng menuturkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya menyambut baik adanya PPRA yang jadi pedoman baru bagi wartawan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk bisa mengintegrasikan soal PPRA ini.

“Kami akan ajak APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya dari kepolisian dan pengadilan untuk memahami ini, karena ini sangat penting,” katanya.

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved