Imbas Permendagri, Dinkes Kabupaten Cirebon Cari Pengganti 'Surat Keterangan Tidak Mampu'

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, mengakui pembiayaan jaminan kesehatan melalui SKTM sama seperti penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan

Imbas Permendagri, Dinkes Kabupaten Cirebon Cari Pengganti 'Surat Keterangan Tidak Mampu'
tribunjabar/ahmad imam baehaqi
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon tengah mencari formula pengganti surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak bisa lagi menggunakan SKTM untuk mengkaver pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat khususnya yang tidak mampu.

Hal itu imbas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, mengakui pembiayaan jaminan kesehatan melalui SKTM sama seperti penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Jadi yang mempunyai SKTM itu pembiayaan jaminan kesehatannya ditanggung pemerintah," kata Enny Suhaeni kepada Tribuncirebon.com, Senin (17/2/2020).

Disdik Kota Cimahi Sambut Baik Penghapusan SKTM untuk PPDB 2019, Ini Alasannya

Dinkes Kabupaten Cirebon Koordinasikan Rencana Kedatangan WNA Asal Hubei China ke Yogyakarta

Ia mengatakan, dalam jaminan kesehatan itu terdapat dualisme penganggaran, yakni melalui PBI BPJS Kesehatan dan SKTM.

Pemberlakuan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2019 tersebut membuat penggunaan SKTM tidak berlaku lagi.

Hingga kini pihaknya masih memutar otak untuk mengganti jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang benar-benar membutuhkan.

"Kami masih mencari solusi terbaik untuk mengganti jaminan SKTM itu," ujar Enny Suhaeni.

Menurut dia, Dinkes bersama sejumlah stake holder terkait juha masih mencari formulasinya.

Sebab, Permendagri itu memuat aturan mengenai pelarangan double anggaran dalam APBD.

Padahal, kata Enny, belum semua masyarakat tidak mampu di Kabupaten Cirebon terlindungi jaminan kesehatannya dalam PBI BPJS Kesehatan dan SKTM itu.

"Jumlah masyarakat tidak mampu mencapai 1 juta jiwa dan yang baru terkaver jaminan kesehatannya 300 ribuan jiwa," kata Enny Suhaeni.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved