Pengamat Menilai Kisruh Program BPNT di Cianjur Disebabkan Permasalahan Ini

Pengamat kebijakan publik menilai permasalahan yang muncul terkait penyaluran berbagai komoditas k

Pengamat Menilai Kisruh Program BPNT di Cianjur Disebabkan Permasalahan Ini
tribunjabar/ferri amiril mukminin
Pengamat Kebijakan Publik Muharam Apip (bertopi) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Pengamat kebijakan publik menilai permasalahan yang muncul terkait penyaluran berbagai komoditas kebutuhan bahan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Sembako di Kabupaten Cianjur, akibat multitafsir mengenai aturan yang tertuang pada pedoman umum.

"Pedoman umum itu sudah terang benderang. Pedum ini juga sesuai aturan. Di situ (Pedum) ada beberapa Keputusan Menteri dan Peraturan Presiden menyangkut mekanisme pelaksanaan Program Sembako," kata Muharram Apip, pengamat kebijakan publik, kepada saat dikonfirmasi, Sabtu (15/2/2020).

Ia mengatakan, program sembako yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, terkesan tidak mengikuti Pedoman Umum tersebut. Satu di antaranya ada aturan-aturan yang terkesan ditabrak pemangku kebijakan, dalam hal ini Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat kabupaten.

"Kami melihat, aturan dan kebijakan yang diambil Tikor (Tim Koordinasi Bansos Pangan) tingkat kabupaten bertentangan dengan Pedoman Umum. Salah satunya penunjukan Bulog sebagai suplier," kata Muharram.

Yusi Senang di Desanya Ada Wisata Air River Tubing, Baru Pertama Kali Mencoba

Menurutnya, Surat Edaran Menteri Sosial menyebutkan, Bulog hanya sebagai penyedia. Artinya, Bulog bukan sebagai penyalur atau suplier.

"Penunjukan Bulog sebagai manajer penyedia yang menyiapkan barang ini mungkin karena pemerintah ingin agar barang yang ada di gudang dikeluarkan untuk menghindari kerugian negara," kata Muharram.

Muharram mengatakan, secara implisit Program Sembako tahun ini tak berbeda jauh dengan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Perbedaannya hanya pada tambahan indeks jenis komoditas dan besaran nilai bantuan yang semula Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pembedanya cuma di tambahan komoditas dan besaran nilai bantuan. Kalau BPNT itu kebutuhan pangannya beras dan telur, kalau BSNT itu pada Pedoman Umum ada tambahan nabati, hewani, kacang-kacangan, dan sayuran, atau buah-buahan. Jadi sebetulnya selama memenuhi unsur itu, tidak menyalahi aturan," kata Muharram.

Tali Pengikat Putus, Batako yang Diangkut Truk Itu Berjatuhan dan Berserakan di Jalan Raya Citatah

Kisruhnya Program Sembako di Kabupaten Cianjur saat ini cukup berdampak terhadap para suplier. Satu di antaranya dirasakan Ade Rohmat, suplier beras atas nama CV Kramat.

Halaman
12
Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved