Kabupaten Garut Kembali Raih SAKIP Award 2020, Bupati Ajak ASN Bekerja Berorientasi Hasil

Selama dua tahun pemerintahan periode kedua Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan Wakil Bupati dr.H. Helmi Budiman, Kabupaten Garut

Kabupaten Garut Kembali Raih SAKIP Award 2020, Bupati Ajak ASN Bekerja Berorientasi Hasil
Istimewa
Bupati Garut Menerima Penghargaan SAKIP 2019. 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Selama dua tahun pemerintahan periode kedua Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan Wakil Bupati dr.H. Helmi Budiman, Kabupaten Garut kembali meraih prestasi membanggakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2020.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati itu, Garut mendapat predikat dengan kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Cahyo Kumolo, di Batam Kepulauan Riau, Senin (10/2).

Bupati Garut Rudy Gunawan, usai menerima penghargaan, mengungkapkan, penghargaan ini merupakan hasil dari Evaluasi SAKIP tahun 2019.

Kabupaten Garut meraih predikat BB, sebagai kabupaten dalam penyusunan perencanaan APBD 2019 yang efektif dan efisien se-Jawa Barat.

Penghargaan SAKIP 2019
Penghargaan SAKIP 2019 (Istimewa)

“Alhamdulillah, mengawali pengabdian dua tahun kami di periode kedua ini, Garut mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PAN RB," ujar Rudy.

"Dengan nilai ini, artinya penyusunan perencanaan APBD 2019 sebagai kabupaten yang paling efektif dan efisien se Jawa Barat," tambahnya.

Hasil prestasi ini, imbuhnya, harus ditingkatkan lebih baik lagi. Pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan secara maksimal.

"Insya Allah tahun 2022 semua individu ASN di Kabupaten Garut harus mampu membuat perencanaan dan penganggaran program kegiatan secara efisien dan berorientasi hasil.

Sehingga daya ungkit peningkatan IPM dapat di raih secara maksimal," tuturnya.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo terhadap pemerintah kabupaten/kota wilayah I, yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (adv/firman wijaksana)

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: bisnistribunjabar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved