Tahun 2020 Binamarga Jabar Fokus Audit Tata Ruang KBU dan Standarisasi Jalan

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat menyatakan akan fokus pada

Tahun 2020 Binamarga Jabar Fokus Audit Tata Ruang KBU dan Standarisasi Jalan
Tribunjabar/Hilman Kamaludin
Kondisi di proyek perumahan Pramestha Resort Town di Lembang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat menyatakan akan fokus pada peningkatan proses standarisasi kualitas jalan provinsi yang terintegrasi dengan jalan nasional dan kabupaten atau kota pada 2020.

Kepala DBMPR Jabar, A Koswara, mengatakan dinasnya mempunyai tugas utama mengelola jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini jalan provinsi yang dikelola dan menjadi tanggung jawab DBMPR Jabar adalah sepanjang 2.360,58 km.

"Program standardisasi jalan provinsi, terkait dengan lebar jalannya harus terstandar, dan juga sisi keselamatan dan keamanan. Selama ini masih banyak jalan belum lebar, 70 persen jalan kita lebarnya belum terstandar 7 meter," kata Koswara melalui ponsel, Minggu (9/2/2020).

Koswara mengatakan 65 persen jalan memiliki umur konstruksi yang sudah habis. Untuk memulihkannya, butuh biaya besar dan harus dianggarkan secara bertahap.

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming MasterChef Indonesia 2019, Prilly Latuconsina Jadi Bintang Tamu

"Jangan jauh-jauh, untuk lebar jalan standar 7 meter, di Jalan Sapan (Bojongsoang) saja masih di bawah itu, apalagi di selatan, banyak yang masih di bawah standar. Standardisasi jadi pekerjaan besar kita, termasuk perbaikannya," ujar Koswara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 2019, ujarnya, antara lain peningkatan jalan sepanjang 73,52 km, penggantian jembatan sepanjang 12 m, pembangunan jembatan flyover sepanjang 10,45 m, penataan jalan sepanjang 1,7 km, dan penataan jalur penyelematan 2 km.

Untuk rehabilitasi jalan dilakukan sepanjang 55,9 km, rehabilitasi jembatan 125,45 m, perbaikan badan jalan 1.933 m, dan perbaikan drainase 1.045 m. Sedangkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 2.360,58 km.

"Bila ditambah dengan anggaran penunjang kebinamargaan lainnya, maka total anggaran yang dikeluarkan Rp 1,028 triliun," katanya.

Semua pekerjaan jalan dan jembatan dilakukan tersebar di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) wilayah pelayanan 1-VI. Selain pekerjaan rutin, disiapkan pula petugas yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) yang siap turun menangani kejadian khusus, seperti terjadinya bencana alam, yakni longsor atau banjir yang menutup jalan tersebut.

Bobotoh Masih Gerah dengan Pergerakan Transfer Persib Bandung, Khawatir Incaran Hilang

Bagian Penatataan Ruang, katanya, saat ini sedang fokus dalam pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang diatur Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Materi pokok fokus ini meliputi kebijakan pengendalian kawasan, arahan pola ruang dan arahan zonasi, izin dan rekomendasi, RTHA ( Ruang Terbuka Hijau Abadi), konservasi dan rehabilitasi, pengawasan, penertiban, sanksi, kelembagaan, dan penanganan bangunan lama yang belum berizin.

Dalam Perda, katanya, tertulis bahwa setiap orang ataubadan yang melakukan pemanfaatan ruang KBU wajib memperoleh rekomendasi Gubernur dan izin pemanfaatan ruang dari bupati atau wali kota.

"Saat ini DBMPR khusus Bidang Penataan Ruang siap turun ke lapangan membantu pemerintah kabupaten kota melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap bangunan di KBU yang disinyalir tidak berizin," katanya.

Program selanjutnya di tahun 2020 adalah penyelamatan lingkungan dengan fokus utama pada penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Kawasan Bandung Utara (KBU), yang akan dilakukan audit pemanfaatan tata ruang, baik di DAS Citarum maupun di KBU.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved