Masalah Penambangan Liar di Jawa Barat Segera Dibahas dalam Rakor Pemprov Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar di Pangandaran

Masalah Penambangan Liar di Jawa Barat Segera Dibahas dalam Rakor Pemprov Jabar
Istimewa
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri agenda KOPDAR (Komunikasi Pembangunan Daerah) Gubernur Jabar bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M  Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar di Kabupaten Pangandaran, Jumat (7/2/2020).

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum ini akan dihadiri para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jabar untuk berkoordinasi terkait penambangan liar alias ilegal di berbagai wilayah Jabar.

Selain itu, rakor ini sekaligus menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak yang dilakukan wagub berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa pengusaha tambang tidak mengantongi izin resmi dari Pemda Provinsi Jabar.

"Izin itu kan dikeluarkannya tidak tiba-tiba, ada persyaratan tertentu dan juga ada teori-teori tertentu dalam penggalian (pertambangan)," ucap Uu saat ditemui dalam agenda KOPDAR (Komunikasi Pembangunan Daerah) di The Green Forest Resort, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (6/2).

"Karena kami memantau, melihat, dan mendeteksi tempat-tempat galian yang saya datangi. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti temuan sidak dengan mengumpulkan para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota karena mereka memiliki fungsi pengawasan," katanya.

Adapun menurut Uu, potensi kekayaan alam di Jabar memang menjadi daya tarik bagi banyak pengusaha tambang. Meski begitu, Uu menyayangkan jika perusahaan tambang itu tidak memedulikan urusan perizinan.

Contohnya, dalam sidak teranyar Uu di lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumadeng pada 2 Februari lalu, masih dijumpai puluhan perusahaan tambang tanpa izin.

Uu pun menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jabar tidak menutup pintu untuk perusahaan yang ingin melakukan aktivitas penambangan asal memenuhi prosedur dan izin yang sesuai.

"Bukan kami tak mengizinkan mereka perusahaan tambang untuk usaha, tapi ingin tertib lingkungan, masyarakat aman, dan lain sebagainya," ujar Uu.

Untuk itu, Uu menegaskan pentingnya kolaborasi Pentahelix antara akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media, juga kesadaran masyarakat terkait untuk memaksimalkan penataan pertambangan.

"Kami terbatas pendengaran dan penglihatan, maka para wakil yang mengetahui daerahnya masing-masing, mari kita berkoordinasi," kata Uu. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved