Babak Baru Sidang Kasus Suap Meikarta, Kali Ini Terdakwanya Mantan Bos PT Lippo Cikarang Tbk

Mantan bos PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto menjalani sidang dakwaan kasus pemberian suap Rp 10,5 miliar

Tribunjabar/Mega Nugraha
Babak Baru Sidang Kasus Suap Meikarta, Kali Ini Terdakwanya Mantan Bos PT Lippo Cikarang Tbk 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan bos PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto menjalani sidang dakwaan kasus pemberian suap Rp 10,5 miliar untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (5/2/2020).

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Toto bersama Edi Dwi Soesianto, Satriyadi dan PT Lippo Cikarang, diduga melakukan tindak pidana suap.

"Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Memberi sesuatu berupa uang Rp 10,5 Miliar kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi," ujar Ferdian Adi Nugroho, jaksa KPK Sat membacakan dakwaaanya.

Pemberian uang Rp 10,5 M itu terkait surat izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) yang akan digunakan untuk proyek apartemen Meikarta.

Buron 4 Tahun, Tersangka Pembunuhan Ditangkap di Cianjur, Ditembak Polisi Saat Hendak Kabur

"Dan senilai Rp 500 juta untuk E Yusuf Taufik selaku Kabid Tata Ruang Bappeda Pemkab Bekasi," ujar Ferdian.

Neneng sudah divonis bersalah karena penerimaan uang siap Rp 10,5 M itu. Kini ia mendekam di Lapas Perempuan Bandung.

Pemberian suap Rp 10,5 M ini berawal dari PT Lippo Cikarang yang hendak membangun Meikarta di total lahan seluas 438 hektare yang dibagi tiga tahap. Untuk menindaklanjuti tahap pertama, Lippo Cikarang membutuhkan IPPT.

Perusahaan terbuka itu kemudian menunjuk Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi dari bagian perizinan untuk mengurusnya. Keduanya kemudian bertemu ‎dengan E Yusuf Taufik di mesjid di Cibiru Kota Bandung.

Pada pertemuan itu, Satriyadi menanyakan pada E Yusuf Taufik, apakah Bupati Bekasi bersedia mengurus perizinannya. Jika bersedia, disiapkan Rp 20 M. E Yusuf Taufik kemudian menyampaikannya pada Neneng.

Setelah SKD, Pelamar CPNS 2019 Harus Hadapi SKB, Apa Itu? Berikut Hal Penting dan Kisi-kisi Soal SKB

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved