Aktivis Nilai DPRD Garut Antikritik, Gerah Gara-gara Kasus Korupsi Dana Pokir

Sejumlah aktivis anti korupsi di Kabupaten Garut menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Garut yang mengaku

Aktivis Nilai DPRD Garut Antikritik, Gerah Gara-gara Kasus Korupsi Dana Pokir
Tribun Jabar/Firman Wijaksana
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Sejumlah aktivis anti korupsi di Kabupaten Garut menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Garut yang mengaku merasa diganggu oleh berbagai kalangan masyarakat anti korupsi.

Hal ini menyusul penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan pokok pikiran (Pokir) di kalangan DPRD Garut periode 2014-2019 oleh pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.

Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah menyebutkan penanganan kasus Pokir mengganggu kinerja anggota dewan. Hampir setengah dari anggota dewan periode ini jadi langganan pemeriksaan Kejari.

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut (AMPG), Ivan Rivanora, mengatakan, pernyataan itu tak sepantasnya dilontarkan oleh Ketua DPRD. Lembaga itu terkesan tak mau dikritisi dan diawasi oleh masyarakat.

GIF atau Gambar Bergerak Hari Valentine, Kirim ke Pacar atau Istri via WhatsApp, Download di Sini

"Padahal seharusnya anggota dewan sadar bahwa seluruh aktivitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD itu dibiayai oleh APBD Garut. Dana APBD itu merupakan uang rakyat," kata Ivan, Rabu (5/2).

Ivan menilai, pernyataan Ketua DPRD Garut menunjukkan kepanikan terbongkarnya mega skandal dugaan korupsi dana Pokir. Ia yakin, telah terjadi penyelewengan dalam masalah Pokir.

"Saat pertemuan dengan aktivis Cipayung Plus, ibu ketua melontarkan pernyataan itu. Seharusnya tidak perlu sampai seperti itu karena terkesan ada yang disembunyikan," ujarnya.

Kasus dugaan Pokir yang kini sudah berstatus penyidikan, lanjutnya, optimistis bisa diselesaikan walau Kepala Kejari sudah berganti. Apalagi hasil penyelidikan menyatakan kasus ini dinaikan ke penyidikan serta dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Ketahui Gejala Virus Corona, Lengkap dengan Cara Mencegah dan Masker yang Harus Digunakan

Ivan menilai, selama ini anggota dewan masih terlalu banyak melakukan perjalanan dinas dalam bentuk studi banding ke berbagai daerah. Namun hasil studi banding itu tidak berdampak nyata.

"Terlalu banyak pelesir daripada kerja DPRD ini. Harusnya banyak tampung aspirasi dulu dari masyarakat. Baru tahun pertama sudah banyak jalan-jalan," katanya.

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved