Tenaga Honorer Dihapuskan, Pemkot Bandung Minta Pemerintah Pusat Penuhi Kebutuhan P3K

Dikatakan Yayan, Pemkot Bandung kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini kinerja Pemkot Bandung terbantu dengan kehadiran tenaga honorer.

Tenaga Honorer Dihapuskan, Pemkot Bandung Minta Pemerintah Pusat Penuhi Kebutuhan P3K
Istimewa
Ilustrasi ASN atau PNS. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan A Brillyana, berharap Pemerintah Pusat dapat memenuhi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di pemerintah Kota Bandung.

Dikatakan Yayan, Pemkot Bandung kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini kinerja Pemkot Bandung terbantu dengan kehadiran tenaga honorer.

Setelah ada keputusan dari pemerintah pusat yang secara bertahap mengapuskan tenaga honorer, Pemkot Bandung kemungkinan akan kekurangan banyak pegawai.

"Kami berharap 2023 ketika beralih ke P3K, pemerintah pusat memberikan ruang dan formasi yang cukup sesuai kebutuhan Pemkot Bandung, kami memang butuh non PNS karena sekarang masih kurang," ujar Yayan, saat dihubungi, Kamis (23/1/2020).

Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Pemprov Jabar Tunggu Perpres Tentang P3K

Diktakan Yayan, kebijakan mengubah status tenaga honorer menjadi P3K itu ada di pemerintah pusat.

Nantinya, kata Yayan, para tenaga honorer itu tetap harus mengikuti tes seperti rekrutmen PNS.

"Jadi, kami harus mengubah dari non PNS (honorer) menjadi P3K. Melalui testing yang semuanya diurus oleh panitia nasional, adanya di Pemerintah pusat, jadi bukan kewenangan daerah, untuk kuota, formasi, panitia tes dan yang lain sebagainya," katanya.

Yayan mengakui, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung memperkerjakan tenaga honorer.

Jumlah tenaga honorer di setiap OPD berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Kalau yang kami urus itu hanya PNS dan P3K, kalau yang non PNS itu ada dimasing-masing OPD, masuknya belanja langsung, belanja kegiatan dimasing-masing OPD, kami (BKPP) tidak punya kewenangan mengurus itu, yang kami urus itu tenaga PNS dan P3K,"ucapnya.

Di lingkungan Pemkot Bandung, ujar Yayan, ada 15.300 PNS dan 202 P3K yang baru lulus seleksi tahun ini.

Sedangakan untuk jumlah tenaga honorer, Yayan mengaku, belum merekap ulang data dari masing-masing OPD.

"Jumlahnya ada (tenaga honorer), tapi belum lengkap, jadi belum bisa di-publish," katanya.

Sidang Kasus Video Vina Garut, VA Bantah Keterangan Saksi Mahkota

Aa Umbara Berharap Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah Pusat Bisa Dipertimbangkan

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved