Tenaga Honorer Dihapus, Ini Kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menyikapi masalah penghapusan tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

Menurut Anne, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendukung keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan DPR RI.

Berdasarkan undang-undang yang ada saat ini, Ambu menyebut pegawai pemerintahan hanya ada dua kategori, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

• Kereta Api Cibatu-Garut Ditargetkan Beroperasi Awal Februari

"Pemerintah daerah itu seharusnya memang secara bertahap harus sudah dialihkan ke P3K. Tapi, kali ini kami masih terganjal di anggaran," ujar Ambu Anne di Plaza Hotel Purwakarta, Kamis (23/1/2020).

Selanjutnya, Ambu Anne pun menyebut telah memiliki kebijakan bersama dinas-dinas untuk mengurangi tenaga kerja kontrak atau yang terkenal dengan sebutan THL (tenaga harian lepas).

"Secara bertahap harus dialihkan dari tenaga honorer ke P3K sehingga 2024 tak ada lagi istilah yang bervariasi dan hanya ada PNS dan P3K," ucap Ambu.

Ia juga mengatakan bahwa para tenaga honorer yang hendak beralih ke P3K harus mengikuti seleksi, sehingga perlu ada peningkatan kemampuan dari diri mereka

• Aa Umbara Berharap Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah Pusat Bisa Dipertimbangkan