Breaking News:

Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Pemprov Jabar Tunggu Perpres Tentang P3K

Kemudian berproses sampai 2023, katanya, rencananya di Pemprov Jabar hanya akan ada pegawai berstatus PNS dan P3K.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Theofilus Richard
Tribun Jabar/Muhammad Syarif Abdussalam
Gedung Sate 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengatur pengadaan P3K di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan, mengatakan bahwa sampai 2019 tercatat ada sekitar 36 ribu tenaga honorer atau kontrak, tenaga lepas harian, atau tenaga dengan kerjasama pihak ketiga, di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Kemudian berproses sampai 2023, katanya, rencananya di Pemprov Jabar hanya akan ada pegawai berstatus PNS dan P3K.

Berdasarkan rapat di DPR RI, katanya, status pegawai ini dengan komposisi 30 persen PNS dan 70 persen P3K.

"P3K itu masih terkatung-katung ya memang cukup lama, sampai sekarang Perpres belum keluar. Karena mereka akan sangat banyak dibutuhkan, kami harap ini bisa cepat beres," kata Tulus dalam kegiatan Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Kamis (23/1/2020).

Intip Persyaratan Lowongan Kerja BUMN PT Pindad 2020, Khusus Lulusan SMK

Tulus mengatakan tenaga honorer atau siapapun yang mendaftar menjadi P3K ini akan menjalani tes dari pemerintah pusat.

Persyaratan utama bagi pendaftar, di antaranya adalah berusia maksimal setahun sebelum masa pensiun.

"Peraturan yang sudah disampaikan dan dalam rapat di DPR memang demikian. Kita tenaga kontrak pada 2023 selesai semua, ke depannya PNS 30 persen, 70 persen P3K. Kalau mau hitung-hitungan lagi, Jabar belum sampai. Kami tergantung Menpan," ujarnya.

Rencananya pembukaan untuk pendaftaran P3K ini akan digelar pertengahan 2020. Kementerian sendiri yang akan menentukan kebutuhan P3K per daerahnya.

Para tenaga honorer yang kini masih ada akan diberi kesempatan mengikuti tes tersebut.

Tenaga Honorer Dihapus, Ini Kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika

"Belum keluar perpres yang menjelaskan masalah berapa gaji dan tata cara selanjutnya. Dan memang kinerja mereka setiap tahun dievaluasi mau perpanjang atau tidak. Kita sangat tergantung perpres karena P3K ini SK-nya seperti CPNS, dari BKN. Kami hanya bisa menunggu sekarang," ujarnya.

Selama ini, katanya, tenaga pendidik guru honorer banyak yang dikelola oleh sekolah tempatnya bekerja masing-masing. Faktanya, jumlahnya cukup banyak dengan berbagai jenis perjanjian kerja.

"Satu sisi, dengan adanya moratorium PNS ini, pengadaan PNS guru cukup lama, dan jumlah anak didiknya berapa, sudah jelas, dan ini memang kenyaataannya kita petakan, terjadi kekurangan guru," katanya.

Aa Umbara Berharap Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah Pusat Bisa Dipertimbangkan

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved