Breaking News:

Pemkot Bandung Belum Terima Surat Soal Penghapusan Tenaga Honorer

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku belum menerima surat dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer.

Penulis: Tiah SM | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Lutfi AM
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dan Kepala BPPD Kota Bandung, Arif Prasetya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku belum Pemkot Bandung menerima surat dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer.

"Di Kota Bandung sudah tidak ada tenaga honorer yang ada tenaga harian lepas," ujar Ema Sumarna di Balai Kota, Kamis, (23/01/2020).

Menurut Ema Sumarna, tenaga lepas harian sangat dibutuhkan karena Kota Bandung kekurangan ASN. Dana untuk bayar tenaga lepas harian dari APBD bukan dari APBN.

"Sebagian tenaga lepas di Dinas Perhubungan, Satpol dan dinas-dinas, aturannya kami nunggu surat dari pemerintah pusat," ujar Ema.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Yayan Ahmad Briliyana mengatakan tenaga honorer baru dihapus 2023 namun ada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tenaga Honorer Dihapuskan, Pemkot Bandung Minta Pemerintah Pusat Penuhi Kebutuhan P3K

Tenaga Honorer Dihapus, Ini Kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika

"Perekrutan P3K sama dengan ASN tapi P3K tidak mendapat uang pensiun," ujar Yayan di Balai Kota, Kamis (23/01/2020).

Tenaga P3K di Pemkot Bandung sudah ditempatkan di beberapa dinas fungsional semisal dinas pendidikan, kesehatan, Satpol PP dan lainnya.

Batas usia P3K 55 tahun sedangan ASN 35 tahun sehingga tenaga honorer diatas 35 tahun bisa ikut seleksi P3K. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved