Breaking News:

Baru 20 Persen Lahan Pemkot Bandung yang Sudah Bersertifikat

"Secara umum memang sertifikat (lahan) Pemkot Bandung baru 20 persen. Misalnya, sekarang ada kurang lebih 3.900 ruas jalan tapi baru kami sertifikasi

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Kondisi arus lalu lintas di Jalan Merdeka, Kota Bandung tepatnya di sekitar pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza, Kamis (30/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tribun Jabar Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Siena Halim, menyebut baru 20 persen lahan milik Pemkot Bandung yang sudah bersertifikat.

Dikatakan Siena, Pemerintah Kota Bandung memiliki lahan sekitar 18 juta meter, lahan seluas itu sebagian besarnya berupa ruas jalan.

Pemerintah Kota Bandung, ujar Siena, terus menggenjot sertifikasi lahan yang dimiliki guna meminimalisasi persoalan lahan yang mungkin terjadi.

"Secara umum memang sertifikat (lahan) Pemkot Bandung baru 20 persen. Misalnya, sekarang ada kurang lebih 3.900 ruas jalan tapi baru kami sertifikasi sekitar 1.000 ruas jalan," ujar Siena saat ditemui di Balai kota, Kamis (23/1/2020).

"Sebagai contoh Jalan Merdeka, kalau tanah Balai Kota telah bersertifikat tapi Jalan Merdeka-nya belum. Nah, ini yang dimaksud 80 persen masih belum bersertifikat," katanya.

Pemkot Bandung Masih Kaji Pembebasan Parkir di Jalan Braga, 37% Warga Tak Setuju

Pansus IV DPRD Kota Bandung Berikan 5 Rekomendasi untuk Pemkot Bandung, Termasuk Soal RSJ

Artinya, ujar Siena, masih sangat banyak lahan yang dikuasi Pemkot Bandung tapi belum tersertifikasi.

Awalnya, program sertifikasi ini belum menjadi prioritas, namun melihat perkembangan yang terjadi serta ketentuan hukum yang berlaku, akhirnya program sertifikasi ini mulai gencar dilakukan.

"Meskipun secara penggunaan itu fasilitas umum, perlu didukung dan diperkuat oleh bulti kepemilikan," katanya.

Selain itu, ia juga berkaca pada permasalahan sengketa lahan yang terjadi saat Pemkot Bandung akan membebaskan lahannya di Tamansari untuk proyek Rumah Deret.

Lantaran dokumen kepemilikin dinilai kurang, akhirnya banyak celah untuk pihak lain menuntut kepemilikan.

"Melihat perkembangan saat ini, dari secara ketentuan hukum ini perlu dilakukan maka proses setifikasi ini perlu didorong," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved