DPRD Kabupaten Garut Minta Program BPJS Kesehatan Didata Ulang

DPRD Garut meminta kepada Pemkab Garut untuk mendata ulang penerima BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.

DPRD Kabupaten Garut Minta Program BPJS Kesehatan Didata Ulang
TRIBUN JABAR / FIRMAN WIJAKSANA
Kantor DPRD Kabupaten Garut. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - DPRD Garut meminta kepada Pemkab Garut untuk mendata ulang penerima BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.

Masih banyak keluarga tak mampu belum memiliki BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah.

Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, mengatakan, program BPJS untuk rumah tangga miskin masih tidak tepat sasaran. Bahkan ada keluarga mampu yang mendapatkan program tersebut.

Komisi IX DPR Marah, Serukan Hentikan Rapat dengan BPJS Kesehatan, Berlangsung Penuh Emosional

Ilustrasi: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Fraksi PKS DPR RI Usulkan Interpelasi, Disebut Ada yang Ingkar Janji. (FOTO: Kompas.com/Tribunjabar.id)
Ilustrasi: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Fraksi PKS DPR RI Usulkan Interpelasi, Disebut Ada yang Ingkar Janji. (FOTO: Kompas.com/Tribunjabar.id) (Kolase Tribun Jabar)

"Saat ke lapangan, banyak masyarakat yang mengeluh tak masuk dalam BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah. Seperti di Desa Cimurah Karangpawitan. Ada yang mengadukan ke saya tak dapat program itu," ujar Yuda usai melakukan reses di Kantor Desa Cimurah, Rabu (22/1/2020).

Hasil pendataan yang dilakukan Kementerian Sosial, ada 25 juta akun BPJS yang dibayar APBN dan dinikmati kalangan keluarga mampu. Termasuk yang berada di Garut.

"Banyak rumah tangga miskin yang mengeluhkan program BPJS yang sama sekali tak mereka rasakan. Padahal sasarannya itu sudah jelas," katanya.

Arus Lalu Lintas Garut Kota Makin Padat, Empat Ruas Jalan Akan Dijadikan Satu Arah

Yuda menyebut, perlu ada standar tak mampu agar bantuan pemerintah itu tepat sasaran. Ia menyebut, Dinas Sosial Garut berencana mendata ulang program tersebut.

"Tahun ini akan dikaji ulang. Tapi saya minta harus benar-benar pendataannya. Biar semuanya masuk program itu," ucapnya.

Pemkab Garut, disebut Yuda sudah menyisihkan anggaran yang cukup besar untuk membayar BPJS khusus bagi rumah tangga miskin.

Tebing 20 Meter Longsor, Akses Jalan Sumedang-Garut Lumpuh 3 Jam, Warga Sempat Panik

Namun karena validasi datanya yang kurang baik, program ini dianggap tidak tepat sasaran.

"Masih banyak rumah tangga miskin yang mengeluh tak masuk program ini. Sedangkan dari kalangan keluarga mampu banyak yang mendapatkannya," katanya.

Yuda yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Garut telah melakukan kunjungan kerja ke Kemensos RI.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten terkait data keluarga miskin di Garut.

"Akan ada verifikasi validasi data rumah tangga miskin sehingga nantinya BPJS yang dibayar oleh APBN dan APBD akan tepat sasaran. Tahun anggaran 2020 ini Dinsos menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk validasi," ucap Yuda. (firman wijaksana)

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved