Ada Lahan yang Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Desa, Forum BUMDes Majalengka Datangi Balai TNGC

Lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk seluruh desa se-Kabupaten Majalengka

Tribun Jabar/Eki Yulianto
Forum BUMDes Majalengka saat mendatangi Balai TNGC Majalengka, Rabu (22/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Lahan yang berada di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) untuk seluruh desa se-Kabupaten Majalengka.

Hal ini disampaokan, Ketua Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Majalengka, Dede Sutisna, Rabu (22/1/2020).

Dede menyampaikan, demi memberdayakan masyarakat desa dan Penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa), pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaaatkan lahan di TNGC tersebut.

Gas Elpiji 3 Kg di Pangkalan Cepat Habis, Pembeli Gas di Majalengka Pun Mengeluh

Nantinya, lahan itu bisa dikelola oleh seluruh desa untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian desa.

"Salah satu upayanya, kami telah mendatangi Balai TNGC di Cigasong untuk melakukan audiensi terkait pemanfaatan lahan TNGC untuk lokasi wisata alam," ujar Dede.

Dirinya menyampaikan, melalui audiensi itu, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pihaknya untuk melakukan kerjasama pemanfaatan lahan tersebut.

Salah satunya, mengacu pada regulasi Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.

"Ada juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wiasat Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam," ucapnya.

Jatuh dari Tebing, Seorang Pria Sepuh Ditemukan Tewas di Hutan Leuwi Karayunan Majalengka

Lanjut Dede, bahwa berdasarkan regulasi tersebut, usaha pariwisata yang bisa dikerjasamakan dengan pihak TNGC, yaitu Usaha Peneyediaan Jasa Wisata Alam (UPJWA) dan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (UPSWA).

Artinya, Forum BUMDes Majalengka harus masuk ke dua poin tersebut.

"Dan untuk permohonan ijin usaha baik UPJWA ataupun UPSWA dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Perorangan atau Pelaku Usaha Non Perorangan. Adapun yang dimaksud Pelaku Usaha Non Perorangan terdiri dari, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi," kata Dede.

Tahun 2019 Sebanyak 720.000 Orang Kunjungi Tempat Wisata di Majalengka, 2018 Sebanyak 580.000

Lebih jauh Dede menyampaikan, dengan adanya informasi terkait mekanisme kerjasama pemanfaatan lahan TNGC yang dinilai sulit, pihaknya kemungkinan kecil tidak dapat melanjutkan keinginannya tersebut.

Kecuali, pihak desa dapat mendorong masyarakatnya membentuk Badan hukum Koperasi.

"Namun tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa berperan dalam Usaha Pariwisata Alam yang dikelola oleh Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat dengan ikut sertanya Penyertaan Modal kepada Koperasi tersebut. Karena dalam PP No. 33 tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Pada Koperasi termaktub di Pasal 2 dan 3 bahwa Koperasi dapat memupuk modal melalui Penyertaan Modal salah satunya berasal dari Badan usaha," jelasnya.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved