Aa Umbara Berharap Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah Pusat Bisa Dipertimbangkan

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara berharap rencana pemerintah pusat untuk menghapuskan tenaga honorer

Aa Umbara Berharap Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah Pusat Bisa Dipertimbangkan
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara berharap rencana pemerintah pusat untuk menghapuskan tenaga honorer bisa dipertimbangkan karena jumlah honorer di Lingkungan Pemkab Bandung Barat cukup banyak.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) jumlah tenaga honorer hingga Agustus 2019 mencapai 3.700 orang.

Menurut Aa Umbara, penghapusan tenaga honorer bisa memberatkan pemerintah daerah termasuk di Bandung Barat karena pihaknya juga harus memikirkan nasib para tenaga honorer jika nantinya kebajakan tersebut sudah diterapkan.

"Idealnya memang mengangkat mereka (jadi PNS), karena yang ada ini mau dikemanakan, jadi saya berharap bisa dipertimbangkan," ujar Aa Umbara saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Rabu (21/1/2020).

Calvin Dores Anak Penyanyi Legendaris Jadi Ojol, Hidup di Rumah Sederhana, Biayai Pengobatan Ibu

Terlebih, kata dia, jumlah kebutuhan PNS di Pemkab Bandung Barat jumlahnya belum ideal. Seharusnya PNS di KBB idealnya 12 ribu, tetapi saat ini baru mencapai 7.800 orang.

"Sebetulnya kalau ada honorer untuk menutupi itu, bahkan mereka sudah bekerja sangat lama dan kinerjanya melebihi PNS juga," katanya.

Tak hanya itu, Aa Umbara juga menyebutkan penghapusan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat secara bertahap hingga tahun 2023 itu, nantinya akan membuat pengangguran di KBB tambah banyak.

"Mudah-mudahan skala prioritasnya Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) jadi PNS. Kalau anggaran (pengangkatan PNS) dari APBN, kita serahkan ke pemerintah pusat. Tapi kalau ada APBD, tolonglah ini jadi perhatian," katanya.

Fakta-fakta M Rizki Anugrah, Bocah 7 Tahun Kini Kondisinya Cacat Karena Dianiaya Orangtua Kandung

Kendati demikian, pihaknya siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan tenaga honorer ini, meskipun bisa memberatkan pemerintah daerah.

"Aturan itu kan dibuat oleh manusia, jadi pertimbangannya seperti apa, jangan sampai ada yang dirugikan. Saya tidak mau aturan itu bisa merugikan, harus menguntungkan semua pihak," kata Aa Umbara.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved