KPK Minta Bekas Sekretaris MA Tersangka Korupsi agar Kooperatif, Setelah Praperadilan Ditolak Hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 

TRIBUNJABAR.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi cs.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Nurhadi dan dua tersangka lainnya untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK setelah praperadilan mereka ditolak.

"Kami ingatkan agar para tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil agar kooperatif dan agar pihak-pihak lain jangan sampai membantu para tersangka apalagi menghambat penanganan perkara," kata Ali kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Ali mengatakan, KPK sejak awal meyakini bahwa penyidikan dalam kasus yang menjerat Nurhadi telah sah baik dari segi formil maupun kuat secara substansi.

Sepasang Kakek Nenek di Kabupaten Bandung Tinggal di Gubuk yang Menyatu dengan Kandang Kambing

"KPK akan terus melakukan penyidikan ini semaksimal mungkin dengan tetap dilakukan sesuai hukum dan menjunjung tinggi profesionalisme," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Jaini menolak gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi cs.

Hakim menyatakan, penetapan Nurhadi cs sebagai tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sah secara hukum.

"Menolak permohonan praperadilan para pemohon yaitu pemohon 1 Rezky Herbiyono, pemohon 2 Nurhadi, dan pemohon 3 Hiendra Soenjoto untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Ahmad Jaini saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

Tak Ingin Ada yang Dirugikan, Bupati KBB Sebut Proyek Pramestha Resort Town Bisa Dilanjutkan

Nurhadi cs mengajukan praperadilan berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Dalam kasus yang menjeratnya, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Praperadilan Ditolak, Nurhadi Cs Diminta KPK untuk Kooperatif"

Editor: Ichsan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved