Breaking News:

Jika Tenaga Honorer Dihapuskan, Kegiatan Belajar Ratusan SD di Indramayu Terancam Terhenti

Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai non-PNS di instansi

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Ichsan
Tribun Jabar/Firman Wijaksana
ilustrasi guru honorer 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai non-PNS di instansi pemerintahan.

Sebagai gantinya, di instansi pemerintah hanya akan ada PNS dan PPPK (pegawai pemerin­tah dengan perjanjian kerja).

Menanggapi rencana tersebut, Plt Bupati Indramayu melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, Winaryo mengaku belum mengetahui secara pasti regulasi dari wacana tersebut.

"Aturannya seperti apa saya belum tahu," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (21/1/2020).

Pelatih Persib Bandung Tak Puas dengan Performa Wander Luiz-Joel Vinicius, Padahal Sebelumnya Bagus

Meski demikian, ia berpendapat jika wacana penghapusan tenaga honorer benar terjadi akan mengakibatkan tersendatnya roda pemerintahan.

Di Kabupaten Indramayu, sedikitnya ada sekitar 5.000 pegawai honorer. Adapun yang terbanyak ada di bidang pendidikan, yakni hampir 3.000 pegawai.

"Dari bidang pendidikan itu guru SD terbanyak, menurut data di kita ada 900 SD kalau di rata-ratakan guru PNS-nya hanya ada 3 orang dari 6 kelas, jadi hampir 3 ribu pegawai yang hilang kalau benar dihapuskan, akan berdampak sekali," ujarnya.

Disebutkan dia, pemerintah tidak bisa mensiasati kekurangan tersebut. Pasalnya guru SD tidak seperti guru SMP.

Menurut Winaryo, jika guru SMP bisa saling substitusi atau mengisi kelas yang kosong, namun berbeda dengan guru SD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved