Draft RUU Omnibus Law Diserahkan Senin Ini, FSPMI Purwakarta : Nggak Ada Seruan Mogok Massal Buruh

Tidak ada seruan mogok massal bahkan sweeping ke pabrik-pabrik untuk ikut berunjuk rasa ke Jakarta, pada Senin (20/1/2020).

Draft RUU Omnibus Law Diserahkan Senin Ini, FSPMI Purwakarta : Nggak Ada Seruan Mogok Massal Buruh
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Ilustrasi: Massa FSPMI Cirebon Raya saat menggelar aksi May Day di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (1/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tidak ada seruan mogok massal bahkan sweeping ke pabrik-pabrik untuk ikut berunjuk rasa ke Jakarta, pada Senin (20/1/2020).

Besok, rencananya, pemerintah akan menyerahkan draft Rancangan Undang-undang Omnibus Law, sebuah kodifikasi hukum terkait investasi di Indonesia.

"Kalau seruan mogok massal tidak ada, cuma dari perwakilan-perwakilan saja untuk ke Jakarta termasuk dari Purwakarta, terkait Omnibus Law karena rencananya, besok pemerintah menyerahkan draftnya ke DPR," ujar Ade Supyani, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Mesin dan Komponen pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta, Minggu (19/1/2020).

Soal Omnibus Law, KSPI Masih Wait and See

Kata dia, Omnibus Law sudah dicetuskan Presiden RI Joko Widodo sejak pelantikan hingga saat ini. Namun, publik belum tahu apa saja yang diatur.

"Makanya kami berharap setelah draftnya ada di DPR, serahkan ke publik supaya transparan. Jika yang akan dibahas itu untuk kebaikan, tentu saja kami akan mendukung," katanya.

Hanya saja, Omnibus Law yang secara garis besar menyederhanakan aturan terkait investasi ini, dikhawatirkan membawa pengaruh negatif.

"Omnibus Law ini kan bahasa yang keluar menyederhanakan aturan investasi, yang dikhawatirkan, justru nanti menghilangkan hak-hak buruh, menghilangkan pesangon dan lain sebagainya," ujar dia.

Dedi Mulyadi Dukung Omnibus Law, Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga menambahkan, hingga saat ini belum mendapat kabar mogok massal atau sweeping pabrik.

"Bukan mogok massal, unjuk rasa saja. Silahkan saja, itu bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum namun tentu saja, memperhatikan aspek ketertiban umum supaya tidak ada hak warga lainnya yang tidak terganggu," katanya.

Apa Itu Omnibus Law, Konsep Produk Hukum yang Diinginkan Presiden Jokowi

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved