Komisi Informasi (KI) Jabar Memulai Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai saai ini sudah ada 14 register PSI yang telah masuk dan siap masuk ke proses persidangan Komisi Informasi Jabar

Komisi Informasi (KI) Jabar Memulai Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Istimewa

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat akan mulai melakukan penyeleseaian Sengketa Informasi (PSI) berdasarkan register permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang telah masuk ke KI Jabar. Sampai saai ini sudah ada 14 register PSI yang telah masuk dan siap masuk ke proses persidangan Komisi Informasi Jabar.

"Dari 14 register tersebut, 75 persennya sengketa permohonan informasi yang berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran APBD yang berada di OPD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Jabar, 15 persennya berkaitan dengan perijinan yang dikeluarkan badan publik kabupaten dan kota sedangkan 10 persennya terkait permohonan informasi data yang ada di badan publik," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal di bandung.

KETERLAMBATAN

Lebih lanjut Ijang menyampaikan permohonan maaf kepada para pemohon penyeleseaian sengketa informasi (PSI) atas keterlambatan proses penyelesaian sengketa informasi di KI Jabar saat ini, mengingat Komisioner baru Komisi Informasi Jawa Barat baru dilantik diakhir tahun tepatnya tanggal 30 desember 2019 sementara register PSI sudah ada yang masuk di bulan nopember 2019, walaupun begitu dari sisi peraturan dan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar,

karena KI punya waktu 100 hari kerja sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 pasal 38 ayat 2 : "proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja". dan Insha Alloh kami berkomitmen di durasi waktu 100 hari maka 14 register yang terlambat tersebut akan dituntaskan.

KI3
KI3 (Istimewa)

Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 diberi mandat untuk mengawal keterbukaan informasi publik di negeri ini, berharap kedepan dengan adanya keterbukaan infomasi publik yang dilakukan oleh badan publik pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maka tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat, prilaku korupsi para pejabat diturunkan dan indonesai maju dan unggul akan segera terwujud.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berkomitmen bersama mitra kerja lainnya untuk bisa mendorong badan publik agar lebih terbuka dalam melayani publik.

Pada minggu pertama di bulan januari 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan silaturahmi kelembagaan dengan Ketua PTUN (pengadilan Tata Usaha Negara) Bandung, Ketua PN (pengadilan Negeri) Kelas I Bandung dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, hasil diskusinya bahwa kami akan fokus melayani publik dengan tupoksinya masing-masing.

KI2
KI2 (Istimewa)

Untuk itu kami mengajak kepada seluruh badan publik di jawa barat baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah kabupaten dan kota serta BUMD untuk dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik baik di bidang anggaran terbukanya maupun dalam hal kebijakan. Yakinlah bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan semata-mata adalah untuk menyelamatkan kita semua. "Kalau bersih, kenapa harus risih?

Editor: bisnistribunjabar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved