Soal Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Wali Kota Bandung Bingung pada Kebijakan Pusat

Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer dan pekerja harian lepas. Ini komentar Wali Kota Bandung Oded M Danial

Soal Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Wali Kota Bandung Bingung pada Kebijakan Pusat
Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Wali Kota Bandung Oded M Danial di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, Kamis (24/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer dan pekerja harian lepas.

Sebagai gantinya, tenaga honorer harus mengikuti tes calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pembengkakan anggaran menjadi alasan pemerintah pusat ingin menghapuskan tegana honorer dan pekerja harian lepas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluhkan soal banyaknya rekrutmen pegawai honorer oleh pemerintah daerah (pemda).

Menurut Sri Mulyani, sistem penggajian dari pegawai honorer ini perlu ditinjau ulang.

Untuk penggajian pegawai honorer pemerintah memberikan bantuan pendanaan mencapai Rp 4,67 triliun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir.
Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir. (KOMPAS/SIGID KURNIAWAN)

DPRD Jabar Desak Gubernur Terbitkan SK Kepegawaian Honorer

Kabar Gembira untuk Guru Honorer di Kemenag Kabupaten Cirebon, Tahun Ini Bakal Dapat Tunjangan

Jumlah yang teralokasi sebesar Rp 4,26 triliun, sehingga sisa dana Rp 409,75 miliar akan diusulkan masuk ke cadangan negara.

Penggajian dilakukan untuk total 278.694 pegawai honorer yang terbagi atas 128.262 pegawai honorer di 2019 dan 150.432 pegawai honorer di 2020.

Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku belum mengambil langkah terkait wacana penghapusan perekrutan tenaga honorer dan Pekerja Harian Lepas (PHL).

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melihat perkembangan mengenai kebijakan tersebut.

"Kita lihat lah nanti, inikan baru kebijakan dari pusat. Nanti kita lihat perkembangan di daerah seperti apa, karena itu kan baru dilontarkan," ujar Oded M Danial saat ditemui di Polrestabes Bandung, Jumat (17/1/2020).

Kebijakan tersebut, ujar Oded M Danial, masih perlu dikaji oleh Pemkot Bandung tapi ia belum dapat menyebutkan kapan kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti.

"Yang namanya kebijakan pusat mah saya juga bingung, jadi lihat nanti saja," ucap Oded M Danial.

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved