Pemprov Jabar dan Kementerian PUPR Bahas Relokasi Ribuan Warga Bogor Terdampak Longsor

Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi

Pemprov Jabar dan Kementerian PUPR Bahas Relokasi Ribuan Warga Bogor Terdampak Longsor
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Suasana Kampung Banar, Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang diterjang longsor, Kamis (2/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten Bogor memantapkan rencana relokasi ribuan warga Bogor yang terdampak bencana longsor di awal 2020.

Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi karena beberapa permukiman masih berisiko ditempati. Untuk itu, muncul gagasan untuk merelokasi warga di empat kecamatan tersebut.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Pemkab Bogor untuk segera mendata permukiman mana saja yang sudah tidak bisa dihuni, dan berapa rumah penduduk yang rusak sekaligus mengklasifikasikannya (rusak ringan, rusak berat, dan tertimbun tanah).

“Tadi ngobrol dengan Pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), Bu Ade (Bupati Bogor) nanti dihitung saja secara realistis. Kalau mau dikasih hunian sementara, titik (daerah mana saja) yang sanggup melakukan itu,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/20).

Suasana Kampung Urug yang diterjang banjir bandang di awal tahun.
Suasana Kampung Urug yang diterjang banjir bandang di awal tahun. (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

Selain mendata, Emil menginstruksikan Pemkab Bogor untuk menentukan lokasi relokasi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika itu sudah dilakukan, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PTPN.

“Karena memang isu hunian sementara belum pernah dibahas. Tapi, kalau itu menjadi solusi, kita kira fleksibel untuk mencari yang terbaik buat rakyat sambil menunggu hunian tetap. Yang paling ideal di satu lokasi. Nanti PTPN saya coba koordinasi. Ibu tentukan koordinatnya saja mana. Nanti saya lobi dari level pusat,” ucapnya.

Jika data sudah ada dan SK telah dikeluarkan, serta lokasi relokasi telah ditentukan, Kementerian PUPR akan membangun hunian. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat koordinasi.

“Kemudian, kalau masih bisa diperbaiki rumahnya di situ tidak relokasi diberikan bantuan 50 juta yang rusak berat. Rusak ringan 25 juta. Rusak sedang antara 25-50 juta. Tapi, kalau yang amblas, itu harus relokasi kita buatkan rumahnya,” kata Basuki.

Menteri PUPR bersama Gubernur Jabar dan Bupati serta Wali Kota Bahas Penanganan Banjir

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta bupati dan wali kota daerah terdampak banjir pada awal 2020 membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta bupati dan wali kota daerah terdampak banjir pada awal 2020 membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020). (Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam)

Bupati Bogor Ade Yasin merespons baik permintaan dan instruksi tersebut. Menurut dia, pihaknya akan segera mendata dengan sedetail mungkin. Namun, sebelum itu, Pemkab Bogor fokus mencari hunian sementara untuk ribuan kepala keluarga.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved