Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Sistem Online, Aa Umbara Tak Akan Halangi Penyelidikan Polda Jabar

Aa Umbara Sutisna menegaskan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di KBB saat ini sudah melalui sistem HBO

Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Sistem Online, Aa Umbara Tak Akan Halangi Penyelidikan Polda Jabar
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna di Perumahan Cimareme Indah, Selasa (7/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menegaskan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini sudah melalui sistem Hibah Bansos Online (HBO).

Aa Umbara mengatakan, dalam sistem penyaluran dana hibah dan bansos itu, penerimanya langsung melalui by name by address, tetapi pihaknya tidak akan menghalang-halangi Polda Jabar untuk mendalami adanya dugaan kasus tidak pidana terkait kegiatan hibah dan bansos tersebut.

"Kemarin kepala dinas keuangan (BPKAD) sudah menerangkan proses pengaliran anggaran hibah, sekarang ada HBO," ujarnya saat ditemui di Lembang, Selasa (14/1/2020).

Ada Dugaan Korupsi Dana Hibah & Bansos di KBB, Aa Umbara Siap Berikan Dokumen yang Diminta Polda

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara saat ditemui di Lembang.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara saat ditemui di Lembang. (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Ia mengatakan, terkait teknis penyaluran dana hibah dan bansos semuanya ada di dinas, sehingga pihaknya ingin memastikan dokumen dana hibah mana yang diminta Polda Jabar untuk mendalami adanya dugaan kasus tindak pidana.

"Jadi yang dimintanya (dokumen dana hibah dan bansos) yang mana dulu, tapi suratnya (dari Polda) sudah ke bapak. Itu surat ya, bukan bapak yang dipanggil karena kalau ada apa-apa suratnya ke bupati," kata Aa Umbara.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, dana hibah tahun 2019 mencapai Rp 77.084.640.000.

Dari nominal itu yang terealisasi atau terserap sebesar Rp 76.044.940.000 atau 98,65 persen dan dana bansos sebesar Rp 16.860.000.000 dengan realisasi hanya Rp 12.323.500.000 atau 73,09 persen.

Kepala BPKAD KBB, Agustina Piryanti mengatakan, mekanisme soal siapa yang mengajukan dan menerima dana hibah itu digodog di SKPD dan pihaknya hanya menerima usulan permintaan dari setiap SKPD dan ketika turun SK bupati baru mencairkan dengan mentransfer langsung ke rekening penerima.

"Semuanya bisa termonitor, saat penganggaran ada rekomendasi, begitupun saat pencairan ada rekomendasi dan verifikasi dari dinas terkait. Uangnya pun ditransfer ke rekening penerima, dan yang harus menpertanggungjawabkannya adalah penerima," katanya.

Polda Jabar Dalami Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkab Bandung Barat, Aa Umbara Diminta Dokumen

Surat permintaan dokumen kepada Bupati Bandung Barat dari Polda Jabar
Surat permintaan dokumen kepada Bupati Bandung Barat dari Polda Jabar (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Ia mengatakan, para pemohon itu setahun sebelumnya mengajukan dan mendaftar melalui sistem aplikasi berbasis web atau biasa disebut dengan Hibah Bansos Online (HBO).

Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved