Tidak Hanya BPBD, Anggaran Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Cirebon Bisa Dikelola Dinas Lainnya

Pemkab Cirebon menyiapkan Rp 10 miliar untuk Anggaran Tanggap Darurat Bencana 2020.

Tidak Hanya BPBD, Anggaran Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Cirebon Bisa Dikelola Dinas Lainnya
Dok.Tribun Jabar
Ilustrasi : Rakor Siaga Bencana Pemkab Cirebon di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemkab Cirebon menyiapkan Rp 10 miliar untuk Anggaran Tanggap Darurat Bencana 2020.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, mengatakan, mekanisme pengelolaan anggaran itu dilakukan oleh dinas terkait atau dalam hal ini ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon.

"Bantuan yang diberikan juga bukan dalam bentuk uang, melainkan barang yang dibutuhkan korban becana," kata Agung Firmansyah saat ditemui di BKAD Kabupaten Cirebon, Jl Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (9/1/2020).

Pemkab Cirebon Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana

Setiap Tahunnya, Anggaran Tanggap Darurat Bencana Pemkab Cirebon Tidak Pernah Habis

Di antaranya, penyediaan tenda darurat, dapur umum, selimut, karpet dan lainnya.

Namun, Agung mengakui anggaran bisa juga dikelola dinas teknis lainnya ketika terjadi bencana yang merusak insfrastruktur.

Jika banjir merusak jembatan dan memutuskan akses perekonomian, maka penggunaannya oleh Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

"Dalam kondisi itu Dinas PUPR dapat menggunakan anggaran BTT dengan catatan pengalihan penggunaan oleh dinas tersebut. Dari belanja tidak langsung menjadi belanja langsung," kata Agung Firmansyah.

Sementara untuk bantuan bencana yang bersifat perorangan seperti rumah warga yang ambruk akibat angin kencang atau hujan, anggaran itu dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.

Penggunaan anggaran untuk korban secara individu semacam itu, tidak boleh lebih dari anggaran yang direncanakan.

Menurut dia, pengelolaan anggaran itupun mempunyai mekanismenya masing-masing.

"Karena semua ada aturannya seperti laporan penggunaan keuangan," kata Agung Firmansyah.

Diketahui, anggaran penanggulangan bencana tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 5 miliar.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved