Penggunaan Anggaran Tanggap Darurat Kabupaten Cirebon Harus Melalui Mekanisme BTT

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk penanggulangan bencana daerah.

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Cirebon selama 2020.

Menurut Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, penggunaan anggaran hanya dalam kondisi tanggap darurat pascabencana.

"Penggunaannya juga harus dilakukan melalui mekanisme Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan mendesak," ujar Agung Firmansyah saat ditemui di BKAD Kabupaten Cirebon, Jl Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (9/1/2020).

• Tidak Hanya BPBD, Anggaran Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Cirebon Bisa Dikelola Dinas Lainnya

• Setiap Tahunnya, Anggaran Tanggap Darurat Bencana Pemkab Cirebon Tidak Pernah Habis

Misalnya, saat suatu wilayah di Kabupaten Cirebon dinyatakan tanggap darurat berdasarkan surat dari Bupati Cirebon.

Bupati Cirebon akan menandatangani surat itu berdasarkan laporan kronologis kejadian dan kajian yang ditandatangani oleh Muspika.

"Selanjutnya surat itu harus ditandatangani Muspida dulu, kemudian baru Bupati," kata Agung Firmansyah.

• Pemkab Cirebon Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana

Menurut dia, penggunaan anggaran tanggap darurat dikelola dinas atau instansi yang berwenang.

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan juga bukan dalam bentuk uang, melainkan barang yang dibutuhkan korban becana.

"Di antaranya, penyediaan tenda darurat, dapur umum, selimut, karpet dan lainnya," ujar Agung Firmansyah.