Breaking News:

Soal Kapal China di Perairan Natuna, Anggota DPR Ini Sentil Aturan di Kementerian Kelautan

"Bila ingin langkah Mahfud MD (di Perairan Natuna) berhasil, perlu diawali dengan melakukan perubahan peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan,"

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Cirebon/Handhika Rahman
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono 

Menurut Ono Surono, persoalan yang membuat Indonesia tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan itu karena terbentur sejumlah peraturan yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan.

Yakni, turunnya kapasitas kapal perikanan pasca kebijakan dicabutnya izin kapal perikanan skala besar, dilarangnya transhipment di tengah laut dan pembatasan kapasitas kapal ikan maskimal 150 grosston.

Pemerintah Indonesia Tegaskan China Tak Punya Hak di Perairan Natuna, Siapkan Operasi Siaga Tempur

TNI Geser Lima Kapal Perang dan Pesawat Intai Maritim ke Perairan Natuna

"Belum ada pelabuhan perikanan yang terdekat yang dapat menampung kapal berikut hasil tangkapannya," ucap dia.

Ono Surono bahkan mengibaratkan, Indonesia saat ini seperti rumah besar tetapi tidak berpenghuni.

Hal ini yang membuat maling sangat leluasa mencuri isi yang ada di dalamnya.

"Bila ingin langkah Mahfud MD berhasil, perlu diawali dengan melakukan perubahan peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan," ujar dia.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved