Breaking News:

Soal Kapal China di Perairan Natuna, Anggota DPR Ini Sentil Aturan di Kementerian Kelautan

"Bila ingin langkah Mahfud MD (di Perairan Natuna) berhasil, perlu diawali dengan melakukan perubahan peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan,"

Tribun Cirebon/Handhika Rahman
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU- Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, mendukung upaya Menkopolhukam, Mahfud MD untuk mengamankan Perairan Natuna atau Laut China Selatan.

Menurut Mahfud MD, pemerintah akan mengerahkan ratusan nelayan Panturan untuk 'mengusir' kapal-kapal ikan asal China dari Perairan Natuna.

Ono menyebut pengerahan 150 kapal ikan asal Pantura Jawa ke Perairan Natuna sangat tepat dan perlu didukung.

"Hal ini berkaitan dengan menghangatnya situasi di Laut Natuna/Laut China Selatan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia karena klaim China atas Laut Natuna," ujar Ono Surono kepada Tribuncirebon.com, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu menyentil soal hukum laut internasional sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Hukum laut itu menjelaskan hak eklopitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah ZEE di Laut Natuna.

Mahfud MD Minta Aparat Usir Kapal China di Perairan Natuna, Tak Ada Negosiasi

120 Nelayan Pantura Dikirim ke Perairan Natuna Utara, Mahfud MD: Pemerintah Serius Usir Kapal China

Kendati demikian, dalam UNCLOS Pasal 68, dinyatakan pula negara lain dapat memanfaatkan SDA terutama ikan di Laut Natuna.

Syaratnya, pemanfaatan SDA oleh negara lain itu baru boleh dilakukan apabila Indonesia sudah dianggap tidak mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya ikan sesuai dengan hitungan yang boleh ditangkap.

"Saat ini Indonesia boleh dianggap tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE," ujar dia.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved