Ono Surono Dukung Pengoperasian 150 Kapal Asal Pantura Jawa di Laut Natuna, Sarankan 4 Poin Ini

Hukum laut itu menjelaskan hak eksploitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah ZEE di Laut Natuna.

Ono Surono Dukung Pengoperasian 150 Kapal Asal Pantura Jawa di Laut Natuna, Sarankan 4 Poin Ini
(Dok. TNI AL)
KRI Tjiptadi-381 yang sedang melakukan patroli di utara perairan Natuna, Kepulauan Riau ditabrak 2 kapal pengawas perikanan Vietnam KN 264 dan KN 231 secara sengaja saat sedang membawa Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang tertangkap melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia di Natuna, Sabtu (27/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mendukung upaya Menkopolhukam, Mahfud MD yang mendorong 150 kapal perikanan asal Pantura Jawa untuk beroperasi di Laut Natuna atau Laut China Selatan.

Hal ini tidak terlepas dari tengah menghangatnya situasi di Laut Natuna yang merupakan wilayah ZEE Indonesia karena klaim China atas Laut Natuna/Laut China Selatan dengan masuknya kapal ikannya ke wilayah tersebut.

Ono Surono menegaskan, untuk mendukung upaya tersebut perlu diawali dengan melakukan perubahan terhadap peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

"Perubahan peraturan ini, karena sekarang Indonesia boleh dianggap tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (7/1/2020).

Ada empat poin yang disarankan Ono Surono, yakni KKP mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip “milik dan modal murni Indonesia”.

Hari Kedua Ratusan Murid SDN 1 Malangnengah Purwakarta Belajar di Kantor Desa, Ini Kata Wakepsek

Kedua, KKP mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston.

Ketiga, KKP memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment ditengah laut dengan pengawasan yang ketat.

"Keempat, KKP melakukan pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan secara maksimal," ujarnya.

Ingin Keluar dari Persib Bandung, Ezechiel Dikaitkan dengan Barito Putera, Ini Kata Djanur

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menyampaikan, empat poin yang disarankan ini tidak terlepas dari regulasi dalam hukum laut internasional sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Halaman
12
Penulis: Handhika Rahman
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved