Breaking News:

Atasi Banjir di Jakarta, Dedi Mulyadi Usul Penataan Ruang Jawa Barat, Jakarta dan Banten Disatukan

Mengatasi banjir di Jakarta, Dedi Mulyadi mengusulkan penataan ruang Jawa Barat, Jakarta, dan Banten disatukan.

KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI
Banjir setinggi 1,5 meter menggenangi sejumlah RT di Kampung Makasar, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengevaluasi tata ruang di tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Dedi mengusulkan tata ruang baru yang berdasarkan konsep ketiga daerah itu adalah satu kesatuan wilayah.

Dedi mengatakan hal itu harus dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi banjir dan permasalah lainnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Dedi mengatakan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten secara historis adalah satu kesatuan wilayah adat.

Namun kini, ketiganya hanya berubah pada sistem pengelolaan dan teritorial.

Namun, kata Dedi, sampai saat ini secara geografis, ketiga daerah itu adalah tetap sama sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, kata Dedi, membuat satu aturan tata ruang untuk tiga wilayah adalah suatu hal yang bisa dilakukan.

Menurutnya, pembuatan satu tata ruang wilayah untuk tiga daerah itu dilakukan agar banjir bisa diatasi secara holistik, tidak terpisah atau imparsial.

"Penangannya jangan sepotong-potong. Memandang alam, itu, kan tidak boleh sepotong-sepotong, harus holistik. Cara terbaiknya adalah membuat RTRW satu kesatuan wilayah untuk DKI, Jakarta, dan Banten," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini melalui siaran pers yang diterima, Selasa (7/1/2020).

Karena ketiga daerah itu saling berhubungan secara kewilayahan, katanya, sehingga satu peristiwa lingkungan di satu daerah akan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya.

Misalnya, hujan lebat di Bogor akan membawa banjir kiriman ke Jakarta dan Bekasi.

Namun jika Bogor diatasi, maka banjir di Jakarta dan Bekasi bisa dikendalikan.

"Di Bogor dibikin danau misalnya, maka bisa menampung air hujan sehingga banjir di jakarta bisa dikendalikan. Jadi tata ruang untuk satu kesatuan wilayah adat perlu dibentuk," ucap Dedi.

Dedi juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi izin-izin tambang dan perumahan di wilayah Jawa Barat.

Pertambangan dan perumahan yang berpotensi memicu bencana alam agar ditertibkan.

Banjir Besar di Awal Tahun 2020, Sejumlah Warga Jakarta Akan Menggugat Pemprov DKI Jakarta

Sejumlah Desa di Sukajaya Bogor Masih Terisolasi, Pemerintah Berusaha Keras Agar Bisa Dijangkau

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved