Kapal Cina Berkeliaran di Perairan Natuna Indonesia, Pengamat: Cina Ngetes Ketegasan Pejabat Jokowi

Kapal-kapal Cina berani masuk ke perairan Natuna Indonesia. Cina sedang mengetes keberanian dan ketegasan pejabat baru Presiden Jokowi.

Kapal Cina Berkeliaran di Perairan Natuna Indonesia, Pengamat: Cina Ngetes Ketegasan Pejabat Jokowi
Kompas.com/(DOK TNI)
Panglima Komondo Gabungon Wilayah Pertahonan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pasukan yang terlibat yakni sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Masuknya kapal-kapal nelayan asal Cina yang masuk ke perairan Natuna Indonesia secara ilegal, dikawal kapal coast guard, kemungkinan sedang mengetes ketegasan pejabat baru pemerintahan Jokowi.

Sebab aksi masuknya kapal-kapal nelayan Cina ke Natuna juga pernah terjadi di awal pemerintahan Jokowi di periode pertama.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan kembalinya Ciina berulah di Natuna salah satunya karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Luhut Belum Tahu Kapal Milik China Masih Ada di Kawasan Natuna atau Tidak, Tapi Sudah Diminta Pergi

"China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan. Kalau soal sengketa dengan Cina, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Manuver China, kata dia, memang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi pejabat Indonesia. Ini penting buat Cina dalam mengambil kebijakan-kebijakan geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut.

"Yang terbaru kan tahun 2016, kapal Cina masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah China mau lihat bagaimana respon pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.

Menurutnya, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.

"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard Cina bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.

"Hal yang sama pernah dilakukan oleh Cina saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara," imbuhnya.

Kedaulatan Indonesia Terusik di Natuna, Kementerian Pertahanan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla

Lanjut dia, seharusnya pejabat terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri KKP, Kepala Bakamla, hingga Menko Polhukam bersikap tegas pada Cina di Natuna.

Halaman
123
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved