OPINI

Lemahnya Wujud Tata Kelola Sumber Daya Lahan Melalui Reforma Agraria di Indonesia

Konflik agraria rentan terjadi pada masyarakat adat dimana penindasan menjadi akar masalah ketimpangan sosial dan ekonomi

Lemahnya Wujud Tata Kelola Sumber Daya Lahan Melalui Reforma Agraria di Indonesia
Tribun Jabar/ Daniel Andreand Damanik
ILUSTRASI --- Kondisi wilayah Tamansari RW 11 Kota Bandung dari Jembatan Layang Pasupatu, Kamis (12/12/2019) 

Oleh: Amanda Ayodia Exsalabor 

(Mahasiswa S2 Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia)

Pemerataan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia akhir-akhir ini mengalami berbagai persoalan dengan adanya reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang. Sumber daya lahan yang dianggap sebagai sektor yang paling penting dalam penataan agar terwujudnya pemerataan yang diharapkan oleh pemerintah.

Tujuan yang dibayangkan memang memiliki konsekuensi lingkungan menjadi baik dan nyaman untuk ditempati masyarakat.

Namun sekiranya semua belum berjalan sesuai regulasi dengan banyak timbulnya isu-isu reforma agraria yang berkepanjangan.

Sebenarnya reforma agraria secara sederhana dapat dijadikan tombak dalam penataan terhadap struktur penguasaan, maupun kepemilikan lahan, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan sebagai wacana pembangunan nasional.

GTRA Jabar, Tangani Reforma Agraria Se-efektif Mungkin

Konflik agraria rentan terjadi pada masyarakat adat dimana penindasan menjadi akar masalah ketimpangan sosial dan ekonomi serta kebijakan masyarakat adat yang berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai contoh penataan seperti yang dilakukan di Bandung mengenai perencanaan pembangunan rumah deret Tamansari ini tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria.

Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana reforma agraria secara prosedural tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlebih bahwa rencana pembangunan rumah deret Tamansari yang sekarang masih ditinggali warga dulunya lahan kosong yang sekarang sudah ditempati untuk hunian warga.

Pemerintah Kota Bandung bersikeras menggusur rumah warga yang dijadikan objek pemerataan lahan malah dianggap sebagai perampasan.

Halaman
123
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved