Jokowi Sebut Masalah Jiwasraya Ada Sejak Zaman SBY, Wasekjen Demokrat: Jangan Saling Menyalahkan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, bukan saatnya untuk saling menyalahkan atas persoalan yang menimpa PT Asuransi Jiwa

Jokowi Sebut Masalah Jiwasraya Ada Sejak Zaman SBY, Wasekjen Demokrat: Jangan Saling Menyalahkan
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, bukan saatnya untuk saling menyalahkan atas persoalan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya.

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebutkan bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Duit Cekak tapi Jiwasraya Berani Gelontorkan Duit Rp 13,5 Miliar ke Klub Bola Manchester City

Menurut Didi, masalah Jiwasraya memang bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Ia mengklaim, saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah ini sempat meredam.

Akan tetapi, kemudian muncul kembali yang puncaknya justru pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.

"Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah Jiwasraya tahun 2018, dan tahun 2019 sehingga sebagian orabg menduga ini ada apa kok menjelang Pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan 32 triliun (rupiah)," ujarnya.

Didi mengatakan, pihaknya dan pemerintahan SBY tidak takut untuk membuka lebar-lebar masalah ini ke publik.

Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, Kejagung Cekal 10 Orang

Oleh karenanya, ia mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk Jiwasraya, supaya persoalan ini cepat dituntaskan.

"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDI-P juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Halaman
123
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved