Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Sebut Ada Tiga Kerawanan yang Perlu Diwaspadai Saat Pelaksanaan

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Yusuf Junita sebut ada 3 kerawanan yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada 2020

Tribun Jabar/Eki Yulianto
Suasana Kegiatan Bawaslu, Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pemuda Lintas Agama di Aula Hotel Garden Majalengka, Senin (23/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Yusuf Junita menyebut ada tiga kerawanan yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Pilkada 2020.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Majalengka tahun 2019 di Aula Hotel Garden Majalengka, Senin (23/12/2019).

Menurutnya, potret penyelenggaraan Pemilu 2019 mesti menjadi bagian dari evaluasi sejumlah kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Penyelenggaraan Pilkada Perlu Diperbaiki, Bawaslu Jabar Tolak Wacana Pilkada oleh DPRD

Disebutkan dia, setidaknya ada tiga kerawanan yang diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut.

"Yang pertama tadi soal politik uang, ketika ada tim kampanye atau peserta Pilkada yang ingin menjalani secara instan dengan cara memberi suara untuk memenangkan kandidat dalam penyelenggaraan Pilkada," ujar Yusuf kepada Tribuncirebon.com, Senin (23/12/2019).

Lanjut Yusuf, antisipasi kerawanan yang kedua, yaitu menyangkut soal potensi netralitas birokrasi dan kepala bisa.

Disampaikan dia, seringkali kepala bisa dan birokrasi yang semestinya menjadi aktor netral, justru malah menjadi instrumen kemenangan kandidat.

"Mungkin karena mereka punya kelebihan soal anggaran fasilitas negara yang digunakan untuk kemenangan kandidat," ucap dia.

Jelang Pilkada Indramayu 2020, Tujuh Parpol Gabung Kekuatan dalam Koalisi Perubahan untuk Rakyat

Sementara, Yusuf menyampaikan, untuk antisipasi kerawanan yang perlu diwaspadai lainnya, yaitu adanya kampanye hitam.

Jadi, peserta Pilkada atau tim kampanyenya akan melakukan hal tersebut untuk menggunakan jalur secara instan demi menjatuhkan peserta Pilkada yang lainnya.

"Jadi bagaimana peserta Pilada atau tim kampanyenya melakukan kampanye hitam untuk menurunkan dukungan kepada kandidat lain dengan cara memanipulasi isu yang menyudutkan kandidat lain," kata Yusuf.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved