Tingkatkan Kualitas Dana Desa, Ketua Komisi X DPR RI Sebut Sertifikasi Pertepedesia

Pemerintah semakin ketat dalam menerapkan aturan keprofesian di Indonesia.Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) saat ini tengah memperjuangk

Istimewa
Ketua Komisi X Syaiful Huda, di damping Ketua Umum Pertepedesia Dindin Abdullah Ghazali didamping para pengurus harian tengah menghadiri silllturahami dan Konsolidasi pertepedesia 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Pemerintah semakin ketat dalam menerapkan aturan keprofesian di Indonesia.

Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) saat ini tengah memperjuangkan nasib para pendamping desa agar lulus uji profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Komisi X Syaiful Huda tersebut, Ketua Pertepedesia, Dindin Abdulah Ghazali, mengatakan bahwa pemerintah melalui BNSP telah mewajibkan setiap sumber daya manusia, termasuk pendamping desa, memenuhi standardisasi profesi melalui uji sertifikasi.

Pertepedesia, menurutnya, menyadari kewajiban memenuhi aturan tersebut dengan beberapa langkah yang siap dilakukan guna meningkatkan kompetensi setiap pendamping desa.

Kapten Persib Bandung Supardi Sempat Menitihkan Air Mata di Laga Terakhir Hariono

“Terutama mempersiapkan para anggota agar bisa mengikuti proses assessmen sertifikasi profesi pendampingan, karena dua tahun ke depan semua pendamping di seluruh level wajib bersertifikasi,” ujar Dindin dalam Silllturahami dan Konsolidasi Pengerus DPP Pertedesia, di Balilatfo Kemendes PDTT Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Lebih jauh Dindin menjelaskan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), banyak hal yang cukup berdampak strategis untuk pembangunan desa.

Di antaranya, otonomi fiskal yang diwujudkan melalui pengalokasian dana untuk desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu dana desa.

“Dalam kurun waktu lima tahun ini, sebesar 257,5 Triliyun sudah digelontorkan negara untuk desa. Dampaknya terhadap pembangunan memang cukup signifikan. Sampai bulan Juli 2019 ini, dana desa telah berhasil membangun 201.899 KM jalan desa, 198.244 unit tembok penahan tanah, 260.039 unit MCK, 21.118 Sarana Olahraga Desa, 9.329 Unit pasar desa, 38.140 Bumdes, dan masih banyak lagi output lainnya seperti air bersih, polindes, posyandu dan lain-lain,” kata Dindin.

Namun, kata dia, banyak hal yang perlu diperbaiki dari UU Desa.

Ia mengakui, selama ini masalah dana desa masih diwarnai dengan isu-isu negatif, semisal desa fiktif, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak meski telah banyak mendapat penyertaan modal, dan sejumlah isu lainnya.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved