Marak Pembajakan Siaran Liga Inggris, Mola TV Akan Laporkan ke Polisi

Saat ini, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyiaran secara ilegal tanpa seizin dari pihak Mola TV.

Marak Pembajakan Siaran Liga Inggris, Mola TV Akan Laporkan ke Polisi
Tribun Jabar/Kemal Setia Permana
Chief Operating Officer MIX, Bobby Christoffer (kiri) dan CEO MATRIX, Harry Julianto (kanan) di acara perkenalan Mola TV di sebuah hotel di Kota Bandung, Selasa (23/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Wahyu Septiana

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Maraknya kasus pembajakan dan pelanggaran terhadap penyiaran pertandingan Liga Primer Inggris membuat Mola TV berencana melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum.

Seperti diketahui, Mola TV merupakan pemegang lisensi tunggal penayangan Liga Primer Inggris di Indonesia dan Timor Leste pada musim kompetisi 2019/20, 2020/21, dan 2021/22.

Saat ini, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyiaran secara ilegal tanpa seizin dari pihak Mola TV.

Mola TV telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang kemudian telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Beberapa terduga pelaku illegal streaming di antaranya adalah www.koragoll.com, www.tvxoe.com, www.shootgol.net, www.tvball7.com, www.tvball7.xyz, www.bosball.com, dan www.indiostv.com di berbagai daerah di Jakarta dan Jawa Barat.

Bersamaan dengan itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk perangkat komputer yang digunakan para terduga pelaku dan bukti transaksi keuangan hasil dari perbuatan tersebut.

Tim kuasa hukum Mola TV, Uba Rialin menjelaskan, pihaknya telah memberikan pengumuman mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan menayangkan Liga Primer Inggris tanpa seizin dari Mola TV.

“Perlu dipahami, kita bertindak sesuai prosedur. Karena, pada dasarnya saat melayangkan somasi, kita sebenarnya membuka pintu dialog dan kerja sama. Ternyata mereka juga menganggap angin lalu. Langkah ini sebagai bukti kalau kita tidak mau neko-neko terkait penegakan hukum. Bukan hanya dari sisi pidana dan ekonomi saja, nama Indonesia juga bisa tercoreng karena kita sudah dipercaya untuk menjadi pemegang hak lisensi tunggal," ungkap Uba Rialin kepada awak media, Kamis (19/12/2019)..

Menurut Rialin, pelaku pelanggaran dapat dijerat Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 huruf ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana maksimal hingga 4 (empat) tahun penjara dan denda hingga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved