Komisi IV Minta 3 Kementerian Bentuk Kantor Pelayanan Terpadu untuk Izin Kapal Nelayan

nelayan mesti mengantongi tiga izin, yaitu izin pendaftaran kapal dari Kementerian Perhubungan, izin penangkapan ikan dari KKP, dan izin perlindungan

Komisi IV Minta 3 Kementerian Bentuk Kantor Pelayanan Terpadu untuk Izin Kapal Nelayan
istimewa
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meninjau kapal asing yang ditangkap di Aceh 

TRIBUNJABAR.ID, ACEH - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta tiga kementerian, yakni kementerian perhubungan, kelautan dan perikanan serta kementerian tenaga kerja, untuk membentuk kantor perizinan terpadu untuk izin operasional kapal nelayan.

Sebab, selama ini pengurusan izin untuk operasional kapal begitu ribet dan memakan waktu lama. Selain itu, prosesnya terlalu panjang.

"Untuk operasional kapal ikan di atas 60 gt, izin terlalu panjang dan lama," kata Dedi Mulyadi saat reses untuk menyerap aspirasi para nelayan di Aceh, Kamis (19/12/2019).

Panjangnya proses pengurusan izin tersebut, karena nelayan harus melewati tiga lembaga.

Para nelayan mesti mengantongi tiga izin, yaitu izin pendaftaran kapal dari Kementerian Perhubungan, izin penangkapan ikan dari KKP, dan izin perlindungan nelayan dari kementerian tenaga kerja.

Lama dan panjangnya proses perizinan membuat sejumlah kapal tak bisa melaut karena terganjal masalah legalitas.

Dedi Mulyadi Prihatin Kapal Pengawas Sudah Jadul Dibanding Kapal Pencuri Ikan, Minta Ditingkatkan

Dedi Mulyadi Minta Polisi Usut Penyelundupan Benih Lobster, Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Disebutkan, di pelabuhan Lampulo, Aceh, ada 15 kapal dengan kapasitas 60 GT. Namun hanya 7 unit yang beroperasi, sisanya masih mengurus izin yang lama dan mesti ke Jakarta.

Sementara kapal dengan mesin 30 GT sebanyak 350 unit. Pengurusan izin dilakukan di daerah. Namun lagi-lagi proses izinnya panjang dan lama.

"Oleh karena itu, kami sarankan izin (kapal) diurus satu pintu dan sistem online. Jadi pengurusan izin tidak berbulan-bulan. Maksimal 14 hari sudah beres," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Dedi mengatakan, pemangkasan birokrasi perizinan mendesak dilakukan agar produktifitas nelayan meningkat.

Terutama para nelayan dengan kapal mesin 60 GT. Mereka biasa menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

"Di kawasan itu, ikan yang biasa ditangkap adalah cakalang. Nilai ekonominya tinggi," tandas anggota DPR dari Partai Golkar itu.

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved