Pemda KBB Pastikan Status Pejabat Disarpus yang Kena OTT Polda Jabar Dihentikan Sementara

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan bakal memberhentikan sementara pejabat Dinas Kearsipan

Pemda KBB Pastikan Status Pejabat Disarpus yang Kena OTT Polda Jabar Dihentikan Sementara
Tribunjabar/Hilman Kamaludin
Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan bakal memberhentikan sementara pejabat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) berinisial TS yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Jabar.

TS ditangkap polisi bersama IBS yang merupakan anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perekrutan calon pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas mengatakan, untuk memberhentikan status pejabat ini pihaknya harus menunggu dulu hasil pemeriksaan yang dilakukan Polda Jabar.

"Baru kalau sudah ada hasil, kami bisa mengeluarkan kebijakan. Apakah dikeluarkan, dicopot, atau hukuman administratif. Kita masih tunggu dari Polda," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (17/12/2019).

Carlo Ancelotti Dikabarkan Segera Diumumkan sebagai Pelatih Everton

Asep menegaskan, untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan ada pengangkatan TKK setelah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Pengangkatan TKK oleh pihak tertentu itu tidak boleh. Bahkan jika ada TKK yang mengundurkan diri, itu pun tidak boleh diganti," kata Asep.

Asep menjelaskan, terkait perekrutan TKK mulai dari perjanjian kontrak, pengangkatan dan pemberhentian merupakan kewenangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Ia mengatakan, adanya perekrutan TKK di OPD karena Pemkab Bandung Barat masih kekurangan pegawai yang saat ini hanya 8.000 ASN, sedangkan idealnya 13.000 ASN.

"Jadi kurang lebih kita masih butuh 5.000 pegawai," katanya.

Berjasa Besar untuk Sekolah, Wakasek SMPN 2 Pangatikan Meninggal Saat Isi E-Rapor, Sosoknya Teladan

Kekurangan pegawai hingga setiap OPD di Pemkab Bandung Barat harus merekrut TKK juga dikatakan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Namun dia menegaskan untuk saat ini sudah tidak ada perekrutan TKK.

"Iya, kita masih kekurangan (pegawai), ASN masih sedikit. Masalahnya yang pensiun 300 setiap tahun, jadi kalau 5 tahun 1.500. sedangkan kita menerimanya hanya 300 karena penerimaan ASN ini kebijakan pusat," kata Aa Umbara

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved