Mantan Bupati Cirebon Ajukan PK atas Kasus Korupsi, Sebut yang Bersalah Itu Ajudan, Bukan Dirinya

Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang membelitnya

Mantan Bupati Cirebon Ajukan PK atas Kasus Korupsi, Sebut yang Bersalah Itu Ajudan, Bukan Dirinya
Tribunjabar/Daniel Andreand Damanik
Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra saat ditemui sejumlah awak media di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl RE Martadinata, Senin (16/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang membelitnya ke Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (16/12/2019).

"Alasan saya mengajukan PK karena saya merasa terzalimi. Saat tangkap tangan, saya tidak ditangkap, yang ditangkap itu ajudan, tapi KPK mem "blowup" bahwa Bupati Cirebon kena OTT. Maka, saat saya ditangkap, saya tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga saya menolak untuk ditangkap. Saat penangkapan pun tidak ada surat perintah, saya langsung diambil (ditangkap)," kata Sunjaya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (16/12/2019).

Sunjaya mengatakan ia ditangkap hanya karena ucapan ajudan yang mengatakan bahwa uang tersebut atas perintah bupati.

Dampingi Luhut di Abu Dhabi, Ridwan Kamil Tawarkan Segitiga Rebana dan Tol Bandung-Banjar

Menurut Sunjaya, jumlah uang yang disita dari ajudan senilai Rp 116 juta. Setelah tiba di kantor KPK, Sunjaya mengaku baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah melihatnya secara langsung.

Bukti baru yang dibawa oleh Sunjaya dan tim pengacaranya untuk proses PK ini adalah ajudannya yang bernama Deni Syafrudin kerap kali mengatasnamakan bupati untuk suatu hal tanpa sepengetahuannya.

Hal tersebut berdasarkan keterangan beberapa saksi yang mengatakan bahwa ajudan sering mengatasnamakan bupati. Sidang lanjutan PK ini akan digelar pada 30 Desember 2019.

Kisah Dua Perempuan yang Jadi Kades di Blitar, Ternyata Keduanya Istri Wakil Bupati

"Yang ditangkap ajudan, uang ada di ajudan, tapi sampai sekarang ajudan tidak ditangkap. Apakah KPK tidak berani menjadikan ajudan sebagai tersangka? Harusnya siapa yang ditangkap tangan, harus jadi tersangka, lalu dilakukan pengembangan, Bupati tidak ada BB (barang bukti) tapi jadi tersangka. Ini bukan lagi bicara hukum, tapi sudah politik, kejam sekali KPK," kata Sunjaya.

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved