Pejabat di KBB Kena OTT

BREAKING NEWS, Dua Pejabat Pemda KBB Kena OTT Polda Jabar, Korupsi Perekrutan TKK

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) terjaring Operasi Tangkap Tangan

BREAKING NEWS, Dua Pejabat Pemda KBB Kena OTT Polda Jabar, Korupsi Perekrutan TKK
Tribunjabar/Nandri Prilatama
Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, pada OTT yang dilakukan pada Jumat (13/12/2019) pagi itu, polisi menangkap dua pejabat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah KBB berinisial TS dan IBS.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, AKBP Hari Brata membenarkan adanya OTT terhadap dua pejabat di Lingkungan Pemkab Bandung Barat tersebut.

"Iya betul," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Minggu (15/11/2019).

Uu Ruzhanul Ulum Bacakan Deklarasi Antikorupsi di CFD Dago, Sosialisasi kepada Anak Sekolah

Namun, Hari belum bisa menjelaskan secara rinci terkait OTT terhadap dua pejabat tersebut. "Langsung ke Direskrimsus saja ya," katanya.

Dari informasi yang beredar, keduanya diringkus polisi karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perekrutan calon pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KBB, Siti Nurhayati bahwa pejabat tersebut diamankan oleh anggota Polda Jabar melalui OTT.

Indahnya Pantai Tirtamaya Indramayu, Cocok Banget Buat Destinasi Wisata Keluarga

Siti mengaku baru mengetahui kabar tersebut pada Sabtu (14/12/2019). Sehingga ia juga belum mengetahui secara rinci terkait OTT tersebut.

"Betul, namun saya baru dapat informasinya. TS sudah diamankan di Polda.

Saya belum tahu apakah ada nama lain atau tidak," ujarnya kepada Wartawan.

Pihaknya juga belum bisa memastikan untuk memberikan pendampingan hukum karena Pemkab Bandung Barat hanya bisa memberi bantuan kepada ASN yang terjerat kasus perdata.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved