Jokowi Dukung Ujian Nasional Dihapus, Sebut Asesmen untuk Guru dan Sekolah

Jokowi menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Editor: Yongky Yulius
ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo via Kompas.com
Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. 

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru.

Hal tersebut Jokowi sampaikan setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

 

"Sudah tidak ada UN lagi nanti di 2021, akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

"Artinya yang di-asesmen nanti adalah sekolah, yang di-asesmen nanti guru-guru," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) sepanjang 36,4 km, Kamis (12/12/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) sepanjang 36,4 km, Kamis (12/12/2019). (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, program survei karakter akan dijadikan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.

"Juga nanti ada yang namanya survei karakter, itu nanti yang akan dijadikan evaluasi, pendidikan kita sudah sampai level mana," ungkapnya.

Sehingga, Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung langkah dari Nadiem Makarim untuk mengganti pelaksanaan UN 2021.

"Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan," lanjutnya.

Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Nadiem Makarim memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah UN dihapus nanti.

Maruf Amin menegaskan, Mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.

"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).

"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.

Menurut Maruf, penetapan alat ukur ini penting untuk dijadikan penilaian terkait pengembangan kualitas sekolah di berbagai daerah.

Ditanya mengenai program pengganti UN yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Maruf mengaku belum mengetahuinya secara detail.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved