Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Disdik Ciamis akan segera mengumpulkan para kepala sekolah SMP dan SD untuk mensosialisasikan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021.

“Tidak perlu menunggu tahun 2020, bulan Desember ini juga kami akan segera mensosialisasikannya kepada para kepala sekolah (SMP/SD),” ujar Kadisdik Ciamis, Dr H Tatang MPd kepada Tribun Kamis (12/12/2019).

Sosialisasi tersebut kata Tatang tidak hanya menyangkut penghapusan UN tetapi tentang empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” . Termasuk tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system zonasi.

• Begini Tanggapan Bupati Majalengka tentang Kebijakan Ujian Nasional yang Akan Dihapus oleh Mendikbud

Pekan depan kata Tatang, Disdik Ciamis akan langsung menggelar sosialisasi empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” tersebut per wilayah (eks kewedanaan atau komisariat) dengan mengundang para kepala sekolah tingkat SMP dan SD.

RPP yang selama berlangsung cukup membebani dan menyita waktu guru. Guru harus membuat RPP yang panjangnya sampai 20 halaman. Tapi kedepan lebih praktis, cukup satu halaman.

“RPP-nya lebih efektif dan effesien. Guru secara bebas dan merdeka menentukan format RPP. Tetapi harus tetap berisi tiga komponen, terutama menyangkut tujuan dan kegiatan pendidikan. Penyusunan RPP tidak lagi menyita waktu guru,” jelasnya.

Demikian pula dengan PPDB. Saat ini PPDB dengan system zonasi , porsi zonasinya (jarak domisili) cukup besar yakni 80%, berikut prestasi (15%) dan perpindahan (5%).

Sedangan PPDB versi baru era Mendikbud Nadiem Makarim, ada perubahan prosentase, yakni porsi zonasi (50%), jalur afirmasi (15%), perpindahan (5%) dan jalur prestasi (0-30%).

“Ke depan system zonasi PPDB diserahkan sepenuhnya ke daerah setempat, karena daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerah masing-masing. Dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, tak hanya lewat  PPDB zonasi saja, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pemerataan  guru. Daerah berkeharusan melakukan mutasi guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru,” ujar Tatang.