Ujian Nasional Dihapus

Mendikbud Nadiem Makarim Wacanakan Turunkan Persentase Zonasi PPDB, Ombudsman Kecewa

Oleh karenanya, sistem zonasi wilayah dinilai masih dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan agar tak terfokus pada sekolah yang dinilai bai

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi menyayangkan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang hendak menurunkan persentase zonasi jarak murni dari 80 persen ke 50 persen.

Menurut Suadi, hal itu menunjukkan kemunduran yang luar biasa dalam bidang pendidikan.

"Saya menyayangkan, saya belum mendalami ya, tapi kalau itu benar, diturunkan itu menurut saya itu kemunduran yang luar biasa," kata Suadi usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Pelajar Wajib Tahu! Penjelasan Lengkap Nadiem Makarim Soal Penghapusan UN, Bukan jadi Beban Stres

Suadi mengatakan, selama ini, cita-cita pemerataan pendidikan belum tercapai.

Kesenjangan pelayanan publik masih terjadi, dan lebih berpihak pada sekolah-sekolah favorit.

Oleh karenanya, sistem zonasi wilayah dinilai masih dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan agar tak terfokus pada sekolah yang dinilai baik saja.

"Seharusnya pemerintah pusat bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih memeratakan, karena ada beberapa daerah yang menjadi kantong pelayanan publik pendidikan yang sangat besar. Seperti SMA favorit, SMP favorit di satu lingkungan yang seharusnya diratakan," ujar Suadi.

Jika persentase zonasi justru diturunkan, Suadi yakin, target pemerintah terkait pemerataan pendidikan tidak akan tercapai.

"Kalau ini diturunkan lagi, berarti banyak yang terbangkalai itu. Saya berharap ini tidak terjadi," kata dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan perubahan mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.

Dukung Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, KPAI: Sejalan dengan Sistem Zonasi

Perubahan ini utamanya menyasar para siswa berprestasi yang ingin menempuh pendidikan di sekolah favorit pilihan mereka dan juga siswa kurang mampu.

"Jadi arahannya untuk kebijakan ke depan adalah sedikit kelonggaran dalam memberikan zonasi. Yang tadinya untuk jalur prestasi hanya (diberi kuota) 15 persen, untuk sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai 30 persen," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Jadi bagi ibu dan bapak, para orangtua yang sangat bersemangat mem-push anaknya mendapatkan nilai baik dan prestasi baik, maka inilah kesempatan bagi mereka buat mendapatkan sekolah yang baik. Yang diinginkan oleh mereka," lanjut dia.

Nadiem membandingkan pembagian persentase ini dengan sistem sebelumnya.

PPDB sebelumnya memberikan kesempatan untuk sistem wilayah sebesar minimal 80 persen, untuk jalur prestasi hanya 15 persen dan untuk jalur perpindahan sebesar 5 persen. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Ujian Nasional Dihapus Nadiem Makarim, Pengamat Pendidikan: Sekarang Lebih Baik

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved