Breaking News:

Begini Tanggapan Bupati Majalengka tentang Kebijakan Ujian Nasional yang Akan Dihapus oleh Mendikbud

Bupati Majalengka, Karna Sobahi menanggapi atas informasi penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud belum lama ini.

Editor: Dedy Herdiana
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Bupati Majalengka, Karna Sobahi, Kamis (31/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Bupati Majalengka, Karna Sobahi menanggapi atas informasi penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud belum lama ini.

Menurutnya, awal diterapkannya UN sendiri merupakan sebagai alat standarisasi Nasional.

Walaupun, kata dia, UN tidak menentukan lulus atau tidaknya seseorang.

"Sebagai alat ukur nasional kan, awalnya kan begitu. Kemudian, menjadi kriteria kelulusan. Nah sekarang digugat lagi tentang UN ini tidak perlu diadakan," ujar Karna Sobahi saat ditemui dalam giat Rakor Inovasi Tingkat Kabupaten, Kamis (12/12/2019).

Sekretaris Disdik Kota Bandung Sambut Baik Ujian Nasional Dihapus, Jadikan Siswa Pembelajar Sejati

MKKS SMA/SMK Kota Tasikmalaya Khawatir dengan Rencana Menteri Nadiem tentang Ujian Nasional Dihapus

Lanjut Bupati, terkait evaluasi dalam proses pembelajaran, dirinya beranggapan bahwa hal itu wajib dilakukan.

Hanya, jelas dia, selama ini UN tersebut terlalu disakralkan di akhir studi.

"Sebenarnya saya belum membaca secara lengkap latarbelakang filosofi atau alasan-alasan mengapa UN dihapus, kemudian pengganti UN yang sentral sebagai alat evaluasi itu apa, ya kita belum baca itu, karena wacana ini sudah lama kan, oleh karena itu saya berpendapat UN itu masih dibutuhkan," ucap dia.

Sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan, Karna beranggapan sebenarnya UN itu masih dibutuhkan.

Sebab, UN hingga saat ini dijadikan sebagi alat standarisasi Nasional dan tidak mengikat serta menentukan lulus tidaknya seseorang untuk dijadikan input kolektif.

"Tapi kalau kebijakan menteri sekarang UN dihilangkan nanti alat pengganti evaluasinya apa, saya belum tahu," kata Bupati.

Dengan demikian, jika memang keputusannya UN akan dihapus pada 2021 nanti, Pemkab Majalengka tentu wajib mengikuti keputusan tersebut.

Namun, sebagai ahli bidang pendidikan, dirinya berhak mengkritisi atas apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan penghapusan UN.

"Asal ada penggantinya, jangan sampai anak itu tidak ada motivasi, karena tidak ada UN para generasi penerus bangsa menjadi lembek outputnya," ujarnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved