Bupati Bandung Minta OPD Pahami 5 Pilar Pengadaan Barang dan Jasa, Biar Tidak Bermasalah

Bupati Bandung, Dadang M Naser menekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD)

Bupati Bandung Minta OPD Pahami 5 Pilar Pengadaan Barang dan Jasa, Biar Tidak Bermasalah
Istimewa
Bupati Dadang Naser 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang M Naser menekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami lima pilar pengadaan barang dan jasa.

Dadang mengatakan, lima pilar tersebut, yang pertama kepatuhan pada regulasi, kedua penguatan kelembagaan, ketiga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Keempat ketepatan market operation dan integritas, serta kelima pemanfaatan teknologi informasi," ujar Dadang, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa, di Bale Sawala, Soreang, Rabu (11/12/2019).

Kelima hal tersebut, kata Dadang, harus dipahami para pejabat dilingkungan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Mahasiswa Kriya FSRD ITB Gelar Ecoweek 2019, Tugas Akhir Tampilkan 120 Karya Seni Kriya Unik

Supaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip pengadaan yangi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, kata Dadang, Pemkab Bandung telah menerbitkan berbagai regulasi. 

“Kami memiliki Instruksi Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemkab Bandung Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang kode barjas," kata dia.

Menurut Dadang, melalui regulasi ini, berharap akan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan.

"Belanja barang dan jasa di Pemkab Bandung cukup besar, yakni sebesar 45,70 % dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama untuk infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan belanja strategis lainnya," ujar dia.

Kaleidoskop 2019, Momen Pelukan Politik yang Bikin Heboh, dari Jokowi-Prabowo hingga Anies-Ahok

Dadang berharap, melalui rakor yang dihadiri oleh seluruh PD di lingkungan Kabupaten Bandung tersebut, pengawasan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung dapat terus meningkat.

“Kami berharap, rakor ini dapat menghasilkan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi yang berinovasi untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih, kredibel dan transparan,” ucapnya.

Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved