Survei Ombudsman Soal Pelayanan Publik, Baru 7 Daerah yang Oke, Kabupaten Ciamis Tertinggi

Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menyatakan pada 2019 baru ada tujuh pemerintahan daerah yang dinaunginya di Jawa Barat

Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Catatan Akhir Tahun Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat di El Royale Hotel Bandung, Selasa (10/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menyatakan pada 2019 baru ada tujuh pemerintahan daerah yang dinaunginya di Jawa Barat yang sudah masuk kategori zona hijau pelayanan publik. Sisanya, masih dalam zona kuning, merah, atau belum dilakukan survei.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, mengatakan tujuh pemerintah daerah yang masuk zona hijau tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi.

"Pada 2018, Kabupaten Ciamis mendapat nilai rata-rata nasional tertinggi untuk kepatuhan standar pelayanan publik," kata Haneda dalam kegiatan Catatan Akhir Tahun Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat di El Royale Hotel Bandung, Selasa (10/12/2019).

Haneda mengatakan masih ada 11 pemerintah daerah yang belum mencapai zona hijau pada 2019, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya

Haneda berharap pada 2020 survei dapat dilakukan terhadap semua kota dan kabupaten yang belum melakukan survei, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Arini Subianto, Wanita Terkaya Kedua di Indonesia, Uang Rp 8,3 T, Tak Disangka Kisah Hidupnya Pedih

Kabupaten kota lainnya di Jabar yang masuk dalam naungan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang masuk zona hijau pada 2018 adalah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.

Haneda mengatakan survei dilakukan untuk memastikan pelayanan publik memenuhi standar komponen di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Haneda, daerah yang belum memenuhi standar zona hijau di antaranya tidak memenuhi komponen-komponen yang dinilai yang menjadi dasar penilaian yang disesuaikan dengan bidang-bidang yang diselenggarakan oleh dinas terkait.

"Kalau kemudian di struktur organisasi dan kemudian di layanan publiknya sebenarnya menyertakan itu, tapi ketika kita survei ternyata dia tidak memenuhi, otomatis itu tidak memenuhi syarat," katanya.

Haneda mengatakan dalam survei tersebut lebih memastikan desain dan sistem pelayanannya, yakni sistem yang dipakai, pemenuhannya, dan kriterianya.

INFO Lowongan Kerja PT Angkasa Pura Supports Cari Karyawan Lulusan D3 Daftar Online Sekarang di Sini

Sejumlah daerah dinyatakan belum masuk standar karena pelayanannya masih belum maksimal. Contohnya dalam pelayanan tidak dibebani biaya tapi dalam faktanya masih terjadi pungutan dan masalah lainnya.

Selain itu, sampai saat ini masih banyak aduan terkait laporan yang tidak segera ditanggapi oleh instansi terkait. Banyak pemerintahan yang tidak kompeten mengenai permintaan uang barang dan jasa. Ada juga kriteria terkait maladministrasi.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved