Breaking News:

Dukung Program Pemprov Soal KBU, Walhi: Jangan Lupa Pengawasannya

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong mengapresiasi Pemprov Jabar yang mulai serius memperhatikan kondisi ruang terbuka hijau di KBU

istimewa
Spanduk KBU Sekarat di Punclut, Kamis (25/4/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai serius memperhatikan kondisi ruang terbuka hijau di KBU melalui sejumlah program.

Satu di antara program-program itu penanaman 25 juta pohon. Meiki W Paendong berharap program itu berjalan lancar dan efektif.

"Sekarang belum terasa tapi akan terasa efektifnya apabila pohon-pohon itu dapat tumbuh dan menjalankan fungsinya secara ekologis di KBU," ujarnya kepada Tribun saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/12/2019).

Aturan penanaman pohon bagi masyarakat yang hendak menikah atau cerai, menurut Meiki W Paendong, hanyalah strategi kampanye dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Namun, yang paling penting adalah sejauh mana implementasinya di masyarakat.

"Intinya kami mendukung segala upaya pemulihan ruang terbuka hijau di KBU. Tinggal nanti sejauh mana implementasi program tersebut dan bagaiamana upaya pengawasannya," kata Meiki W Paendong.

Tanam 100 Pohon Baru Bisa Cerai, Pemprov Jabar Segera Berlakukan Aturan Baru

Tangani Masalah KBU, Pemprov Jabar Pilih Bentuk Badan Otoritas dan Tanam Pohon

Meiki berharap, pemerintah daerah tak hanya berupaya melakukan pemulihan ruang terbuka hijau secara ekolog tapi juga melakukan pembatasan juga pengetatan izin pendirian bangunan komersial di kawasan KBU.

Sebab, tidak dapat dipungkiri, dengan pembangunan yang dilakukan secara masif dan tidak terkontrol, bahkan hingga menutup permukaan tanah, kerusakan wilayah itu akan semakin cepat.

"Selain pembatasan dan pengetatan izin pendirian, pemerintah juga dapat membuat regulasi agar para pengembang turut juga membuat sumur-sumur resapan air dan sumur pantau, saluran drainase, serta pembatasan izin pengambilan sumber air tanah dalam, bagi bangunan-bangunan bersifat komersil. Di mana faktor-faktor teknis tersebut yang selama ini kurang diperhatikan, padahal memicu kerusakan alam yang semakin parah," katanya. (cipta permana)

Penulis: Cipta Permana
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved