Jabar Gandeng Mbizmarket.co.id Penuhi Pengadaan Barang Berskala Kecil Nominal di Bawah Rp 50 Juta

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jabar, Ika Mardiah katakan, kerja sama Pemprov Jabar dan Mbizmarket.co.id

Jabar Gandeng Mbizmarket.co.id Penuhi Pengadaan Barang Berskala Kecil Nominal di Bawah Rp 50 Juta
Tribun Jabar/Cipta Permana
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jabar, Ika Mardiah (tengah) bersama Co-Founder dan COO Mbizmarket.co.id, Ryn Mulyanto Hermawan (kedua dari kiri) dan para pimpinan Mbizmarket.co.id menjelaskan terkait kerjasama yang telah terjalin antara kedua belah pihak, terkait penyediaan barang berskala kecil di Trans Luxury Hotel Bandung, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Jumat (6/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebagai upaya mengantisipasi tindak kecurangan atau kebocoran pengelolaan anggaran belanja langsung daerah oleh oknum staf, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perusahaan e-commerce bernama Mbizmarket.co.id,

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jabar, Ika Mardiah mengatakan, kerja sama antara Pemprov Jabar dan Mbizmarket.co.id meliputi, pengadaan barang berskala kecil yang menjadi kebutuhan harian di lingkungan Pemprov Jabar dengan nominal anggaran di bawah Rp. 50 juta secara cepat dan praktis.

Sedangkan, pengadaan barang berskala besar atau di atas Rp. 50 juta, pihaknya mengaku masih akan menggunakan e-katalog

"Pengadaan barang sendiri meliputi kebutuhan sehari-hari alat tulis kantor (ATK) seperti alat tulis, konsumsi rapat, dan sebagainya. Dengan kerjasama ini,
pembelian kebutuhan harian menjadi lebih praktis," ujarnya saat ditemui di Trans Luxury Hotel Bandung, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung. Jumat (6/12/2019).

Ika menuturkan, selama ini proses belanja kebutuhan tersebut, kerap
memangkas efektivitas waktu kerja para karyawan. Selain itu, anggaran yang dibelanjakan bahkan tak jarang melebihi yang ditetapkan. Hal tersebut, dinilainya akan terus merugikan bila terus terjadi dan dilakukan pembiaran.

"Terkadang ketika kondisi sedang mendesak untuk belanja peralatan kantor sehari-hari yang kecil-kecil seperti itu malah jadi susah. Seringkali kali kami harus pergi sendiri atau menyuruh staf untuk beli kebutuhan seperti itu. Disisi lain banyaknya waktu yang terbuang, karena kemacetan dan lainnya, membuat staf jadi enggak efektif kerja, harusnya di kantor tapi masih di luar," ucapnya.

Selain itu, masalah lainnya adalah potensi kemungkinan adanya tindak pencarian keuntungan pribadi atau koruptif. Hal itu didasari, dengan misanya kecurigaan atau adanya pertanyaan terkait perbedaan antara harga yang tertera di kuitansi pembelian dengan harga sebenarnya. Meskipun ukuranya kecil secara nominal. Namun menurutnya, bila terus terjadi, besaran kerugian negara dapat semakin membengkak.

Terlebih dirinya mencurigai praktik tersebut telah menjadi kebiasaan dan terjadi di seluruh perangkat daerah.

"Yang kecil-kecil tindak koruptif itu kalau tidak terkontrol dan dikumpulkan, bocornya bisa besar juga. Misalnya harga barang sebenarnya Rp. 400 ribu, tapi di kuitansi justru tertulis Rp. 800 ribu, lah kok masih ada yang seperti itu di zaman sekarang. Ya saya curiga ini juga terjadi di semua perangkat daerah," ujar Ika.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved