Kota Bandung Kritis Air Tanah, Pengusaha Harus Dipaksa Pakai Perwal

indikator terjadinya penurunan muka air tanah setiap tahun mencapai 60-80 persen," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (3/12/2019).

Kota Bandung Kritis Air Tanah, Pengusaha Harus Dipaksa Pakai Perwal
TRIBUN JABAR/TIAH SM
Tim Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, menempel media peringatan di pabrik es batu di Jalan Industri Barat No 4 Bandung menunggak pajak air tanah sebesar Rp 6 juta, Senin (17/4/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar,  Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Seksi Konservasi Air Tanah dan Keanekaragaman Hayati di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan (DLHK) Kota Bandung, Salman Faruq, mengatakan, air tanah di Kota Bandung sudah dalam keadaan kritis.

Ini terlihat dari terus terjadinya penurunan muka air tanah setiap tahunnya.

"Info dari hasil kajian pihak ESDM, kita mengalami kritis air tanah. Apalagi di wilayah Jabar ini banyak CAT (cekungan air tanah), dan dari wilayah yang kritis, salah satunya CAT Bandung-Soreang, dengan indikator terjadinya penurunan muka air tanah setiap tahun mencapai 60-80 persen," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (3/12/2019).

Berdasarkan kajian yang dilakukan ESDM pada 2017, kata Salman, terdapat lebih dari 12 kecamatan di Kota Bandung dengan kondisi air tanahnya kritis. Dua di antaranya adalah Kecamatan Andir dan Sukajadi.

"Saya kira, kondisi kritis air tanah itu sekarang sudah bukan di 12 kecamatan lagi, tapi lebih dari itu," ujarnya.

Ia mengatakan, penurunan muka air tanah di Kota Bandung disebabkan banyak hal. Satu di antaranya eksploitasi penggunaan air tanah secara masif baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

RUU Sumber Daya Air Tanah Urgen Segera Diundangkan

Air Tanah Tak Boleh Dieksploitasi Berlebihan, untuk Kurangi Dampak Amplifikasi Gempa

"Di sisi lain, pelayanan PDAM masih rendah, sementara masyarakat membutuhkan air, sehingga mereka melakukan penggalian sumur secara tidak terkontrol. Selain itu, perilaku para pelaku usaha juga memengaruhi. Mereka banyak membuat artesis yang tidak sesuai aturan," ujar Salman.

Beragam upaya juga dilakukan untuk mengatasi hal ini. Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Bandung, Agusutus 2019, untuk para pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar menerapkan rain water harvesting (memanen air hujan) dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah adalah salah satunya.

"Meski surat edaran wali kota masih sebatas imbauan, kami (DLHK Kota Bandung) siap menyusun kajian dalam rangka meningkatkan surat edaran agar menjadi peraturan wali kota, atau peraturan daerah," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved