Bupati dan Pemkab Bandung Mendapatkan Penghargaan dari Kemenkumham

Bupati Bandung, Dadang M Naser mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI

Bupati dan Pemkab Bandung Mendapatkan Penghargaan dari Kemenkumham
Istimewa
Bupati Bandung, Dadang M Naser mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Penghargaan diberikan pada acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan JDIH Award tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (4/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi AM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang M Naser mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. 

Selain itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung juga meraih penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diterima oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung H, Teddy Kusdiana yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly pada acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan JDIH Award tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (4/12/2019).

Menurut Teddy, kemenkumham menilai Bupati Bandung telah berkomitmen dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

"Berkat inovasi dan jasa beliau, salah satunya melalui pembinaan desa/kelurahan sadar hukum. Sosialisasi ini akan terus kami lakukan di setiap desa dan kelurahan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung sadar hukum,” ujar Teddy, di sela acara.

Teddy mengatakan, desa atau kelurahan Sadar Hukum merupakan desa dan kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, hingga memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham serta penilaian e-Darkum oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

"Sedangkan kriteria penilaiannya berdasarkan akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi, dan regulasi," kata dia.

Teddy mengatakan, Di Kabupaten Bandung ada 270 desa dan 10 kelurahan, terdapat 85 desa/kelurahan sadar hukum. 

"Sementara untuk tahun ini, bertambah menjadi 87 setelah ditetapkannya Kelurahan Sulaiman dan Rancaekek Kencana sebagai Kelurahan Sadar Hukum," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved