Tiga Tahun Menjabat, Gubernur Kepri Raup Rp 4 Miliar dari Uang Gratifikasi

Dia menjelaskan pemberian gratifikasi itu tidak pernah dilaporkan kepada KPK selama kurun waktu 30 hari kerja.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/WSJ via Kompas.com
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Nurdin Basirun diperiksa penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama lima orang lainnya terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Selama tiga tahun menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau, yaitu pada 2016-2019, Nurdin Basirun menerima pemberian gratifikasi senilai Rp 4,2 Miliar.

"Penerimaan-penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Kepulauan Riau dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi," kata Muh. Asri Irwan, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pemberian gratifikasi itu berasal dari pemberian pengusaha terkait penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi, Izin Pelaksanaan Reklamasi dan penerimaan lainnya dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPd) Provinsi Kepulauan Riau.

Dia menjelaskan pemberian gratifikasi itu tidak pernah dilaporkan kepada KPK selama kurun waktu 30 hari kerja.

Atas perbuatan itu, Nurdin Basirun didakwa Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved